DBS: CAD Harus Dikendalikan Agar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

Reporter

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom DBS Bank Masyita Crystallin menilai defisit transaksi berjalan (current account defiict/CAD) tidak boleh dibiarkan terus melebar dengan beban impor yang tinggi, jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,5-6 persen.

"Indonesia juga harus memiliki current account deficit (defisit transaksi berjalan) yang friendly (ramah) untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6 persen di atas potensi, sehingga dapat keluar dari middle income trap," ujar Masyita mengenai prospek ekonomi 2020 di Jakarta, Kamis.

Sementara Bank Indonesia menjaga defisit transaksi berjalan untuk tidak melebihi tiga persen dari PDB. Di kuartal III 2019, defisit transaksi berjalan Indonesia sebesar 2,7 persen PDB atau sebesar US$ 7,7 miliar.

Mengenai prospek ekonomi 2020, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan kondisi ekonomi dan politik pada 2019 adalah masa yang suram dengan berbagai tekanan dari dinamika perang dagang Cina dan Amerika Serikat (AS), krisis politik di Hong Kong yang menyebabkan demo berkepanjangan, dan gelombang protes di Cile yang dipicu kenaikan harga tiket subway.

Untuk 2020, kata Luky, Indonesia perlu menetapkan manuver dan navigasi yang baik di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global.

Pada 2020 pemerintah ingin mencapai pertumbuhan yang inklusif, yang artinya dapat dinikmati semua masyarakat. Pertumbuhan ini diukur dengan tingkat kemiskinan, di mana saat ini Indonesia telah berhasil mencapai satu digit, di bawah 10 persen. Selain itu juga angka pengangguran mencapai 5 persen dan rasio gini sebesar 0,384.

Pemerintah juga berupaya untuk menjaga inflasi dan nilai tukar dan tumbuh dengan baik di atas lima persen.

Luky mengatakan lima prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi yang efisien dan transformasi ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk segera melakukan penyederhanaan peraturan melalui Omnibus Law, mengelompokkan beragam isu ke dalam legislasi yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Sektor prioritas Omnibus Law adalah perpajakan, penciptaan lapangan kerja, dan keuangan," ujar Luky.

ANTARA






Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

11 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ekonomi global sedang mengalami masa yang tidak menguntungkan.


Intervensi DNDF, Begini Intervensi Bank Indonesia Tidak Kuras Cadangan Devisa

1 hari lalu

Intervensi DNDF, Begini Intervensi Bank Indonesia Tidak Kuras Cadangan Devisa

Intervensi Bank Indonesia atau BI untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak harus memakan cadangan devisa. Caranya?


Mengenal Cadangan Devisa, Salah Satu Instrumen Modal Hadapi Krisis Global

1 hari lalu

Mengenal Cadangan Devisa, Salah Satu Instrumen Modal Hadapi Krisis Global

Di laman Otoritas Jasa Keuangan, cadangan devisa atau dikenal dengan nama foreign exchange reserves merupakan cadangan dalam satuan mata uang asing.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

2 hari lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.


Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

2 hari lalu

Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Apalagi belakangan muncul prediksi resesi global.


Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

2 hari lalu

Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menyebut risiko inflasi melebihi empat persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023.


Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

2 hari lalu

Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

Inflasi pangan yang terjaga di kisaran 5 persen dapat membuat target inflasi nasional yang sebesar plus minus 4 persen di 2022 tercapai.


Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

2 hari lalu

Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

Jokowi menyatakan ada kemungkinan pemerintah dalam waktu dekat bakal menyatakan pandemi Covid-19 berakhir. Ini sebabnya.


BPS: Inflasi September 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014

2 hari lalu

BPS: Inflasi September 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014

BPS mengumumkan tingkat inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen. Dengan begitu, inflasi tahunan kini mencapai 5,95 persen.


Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

2 hari lalu

Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memprediksi tingkat inflasi pada September 2022 bakal melonjak hingga melampaui target pemerintah. Kenapa?