Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ridwan Kamil Minta Daerah Atur Penyewaan Skuter Listrik

image-gnews
Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai menghadiri seminar Desa Tertib Administrasi Menuju Jabar Juara Lahir Batin dan MIUSDA IV DPD APDESI Jabar di Hotel Grand Preanger,  Bandung, Jumat, 29 November 2019.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai menghadiri seminar Desa Tertib Administrasi Menuju Jabar Juara Lahir Batin dan MIUSDA IV DPD APDESI Jabar di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jumat, 29 November 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan ke daerah agar menyiapkan regulasi yang mengatur skuter listrik terkait sejumlah insiden melibatkan penyewa skuter listrik di sejumlah tempat.

“Kita tidak menghalangi inovasi. Ini kan disrupsi nih. Ada barang baru, ada cara baru orang bergerak, dan disukai masyarakat. Tapi kekosongan regulasi sering membuat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Jakarta orang meninggal dunia, atau dia naik ke jembatan (penyeberangan) orang, dia melewati yang dilarang, karena disrupsi ini belum ter-regulasi,” kata dia di Bandung, Kamis, 5 Desember 2019.

Dia mengatakan, Bandung menjadi daerah pertama yang dimintanya menyusun aturan mengenai penggunaan skuter listrik sewaan di jalan. Menuerut dia, Dinas Perhubungan Jawa Barat mengarahkan Dinas Perhubungan Bandung untuk membuat regulasi terkait skuter listrik sewaan.

Ridwan Kamil mengatakan, regulasi tersebut untuk mengatur praktik penggunaan skuter listrik yang disewakan bebas. Dinas Perhubungan, kata dia, akan mengkaji daerah mana yang boleh diilewati skuter listrik dan daerah yang tidak boleh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, penyedia jasa penyewaan skuter listrik juga sebaiknya berbenah. “Saya kira kasus di Jakarta sudah menjadi pelajaran buat penyedia, agar mereka betul-betul mensosialisasikan, karena safety-first, keselamatan yang utama,” kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, ada kekosongan aturan dari pusat tentang pengaturan penggunaan skuter listrik di jalan. Sementara aturan belum ada, daerah bisa memulai menyiapkannya. “Ada kewenangan pemerintah daerah yang bisa kita masuk, sebelum ada peraturan yang sedang di bahas di tingkat pusat di keluarkan,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Desember 2019.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

15 menit lalu

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

KPU RI mengesahkan rekapitulasi suara pasangan capres-cawapres untuk Provinsi Jawa Barat dan Maluku. Siapa pemenangnya?


KPK Periksa 4 Anggota DPRD Bandung dalam Kasus Suap Proyek Pengadaan CCTV Bandung Smart City

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 4 Anggota DPRD Bandung dalam Kasus Suap Proyek Pengadaan CCTV Bandung Smart City

KPK periksa empat Anggota DPRD Kota Bandung dalam kasus suap pengadaan CCTV Bandung Smart City yang menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.


Diperingatkan, Tanah Bergerak di Bandung Barat Bisa Menutup Aliran Sungai

3 jam lalu

Kerusakan sebuah Sekolah Dasar akibat pergerakan tanah di di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. (Dok.PVMBG)
Diperingatkan, Tanah Bergerak di Bandung Barat Bisa Menutup Aliran Sungai

Kandidat lahan relokasi warga terdampak dinilai masih rentan tanah bergerak.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

6 jam lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

16 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Jawa Barat batal melakukan rekapitulasi nasional pada Senin malam


KPU Jawa Barat Optimistis Rekapitulasi Penghitungan Suara Tuntas Malam ini

17 jam lalu

Situasi rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Senin 18 Maret 2024. ANTARA/Ricky Prayoga
KPU Jawa Barat Optimistis Rekapitulasi Penghitungan Suara Tuntas Malam ini

Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni optimistis rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di semua jenjang pemilihan tuntas malam ini


Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

18 jam lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

Perolehan suara PKB di Jawa Barat meningkat drastis pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda


Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

1 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

KPU Jawa Barat kembali menunda rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.


Terkini Bisnis: Alasan Pemerintah Batasi Barang Bawaan Penumpang, Zulhas Cek Grosir ke ITC Mangga Dua

1 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Terkini Bisnis: Alasan Pemerintah Batasi Barang Bawaan Penumpang, Zulhas Cek Grosir ke ITC Mangga Dua

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 17 Maret 2024 antara lain alasan pemerintah membatasi barang impor bawaan penumpang.


Gerindra DKI Bantah Adanya Surat Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gerindra DKI Bantah Adanya Surat Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

Hingga saat ini, Qudrat melanjutkan, belum ada komunikasi yang terjalin ihwal rencana pengusungan Ridwan Kamil oleh Gerindra.