Belum 100 Hari, Edhy Akan Pangkas 4 Kebijakan Susi Pudjiastuti

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Belum genap 100 hari Edhy Prabowo menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beberapa kali ia menyatakan rencananya untuk menganulir kebijakan yang diambil Susi pada periode sebelumnya. Catatan Tempo, ada empat kebijakan Susi Pudjiastuti yang bakal dimentahkan oleh Edhy Prabowo, yaitu sbb:

1. Keran ekspor benih lobster

Menteri Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster atau benur dengan catatan harus dibatasi. Ekspor benih ini sebelumnya dilarang oleh Susi Pudjiastutu, karena bisa berdampak kepada ekosistem itu sendiri.

"Kenapa enggak ambil langkah izinkan budidaya, kita berikan (izin) ekspor (benih lobster) dengan kuota," kata Edhy dalam rapat kerja nasional KKP di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

Pada masa kepemimpinan Susi, lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih dilarang diperdagangkan. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia. Beleid yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster. 

2. Penenggelaman kapal

Kebijakan kedua yang dianulir Edhy adalah soal penenggelam kapal illegal fishing. Pada masa Susi, penenggelaman kapal adalah kebijakan utama yang digadang-gadang memberikan efek jera bagi komplotan pencuri ikan. 

Edhy Prabowo beralasan, penenggelaman kapal asing ilegal bukanlah prioritasnya saat ini. Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga ia tak ingin penenggelaman itu menjadi jargon saja. “Tapi kalau mereka kita tangkap, kita kejar kemudian lari ya kita tenggelamkan. Saya tak takut menenggelamkan,” kata Edhy di Makassar pada Ahad 1 desember 2019.

3. Penggunaan alat tangkap ikan cantrang.

Setelah dilarang Susi, kini Edhy membolehkan penggunaan cantrang, di mana payung hukumnya akan terbit bulan Desember 2019 ini. Saya berharap Desember ada hasil, ada keputusan baru,” kata Edhy Prabowo, Kamis, 14 November 2019.

Penggunaan alat tangkap jaring raksasa tersebut sebelumnya dilarang keras Susi Pudjiastuti karena menyebabkan kehancuran habitat di laut. Salah satunya karena cantrang memiliki tali hingga 6 kilometer. Padahal di beberapa titik seperti laut Jawa, kedalamannya hanya 60 meter.

Edhy beralasan akan mengizinkan penggunaan cantrang, karena sejumlah nelayan di Jawa Tengah, sampai saat ini masih terus menuntut agar mereka dibolehkan kembali menggunakan alat tangkap tersebut. Di sisi lain, kata Edhy, sejumlah nelayan di Sumatera Utara juga sedang berdemo menolak penggunaan trawl oleh kapal besar di tengah laut. Sebab, nelayan kecil yang ada di pinggiran laut menjadi tidak kebagian ikan.

4. Reklamasi Teluk Benoa di Bali

Susi Pudjiastuti sebelumnya menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim di perairan Provinsi Bali. Beleid tersebut menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

Kala itu, poin aturan ini memastikan bahwa reklamasi tidak boleh dilakukan di dalam wilayah Teluk Benoa yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim. Kawasan konservasi itu memiliki luas 1.243,41 hektare.

Kini, Edhy mengatakan bakal mendengar ulang masukan dari stakeholder dan masyarakat dan membuka kemungkinan untuk menganulir kebijakan Susi Pudjiastuti terkait reklamasi itu juga. "Kami pelajari dulu. Kalau dulu saya di Komisi IV DPR kan sudah tahu secara administrasi dan aturan. Mekanisme perizinan semua sudah benar dibanding reklamasi di Jakarta," ujar Edhy saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, 29 Oktober 2019.

EKO WAHYUDI l FAJAR PEBRIANTO l FRANCISCA CHRISTY ROSANA l MADE ARGAWA






KKP - Norwegia Kerja Sama Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan

4 hari lalu

KKP - Norwegia Kerja Sama Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan

KKP bekerja sama dengan Norwegian Food Safety Authority (NSFA) dalam penjaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan.


KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

5 hari lalu

KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

Bantuan berupa motor angkut sampah, mesin pres sampah plastik, tempat sampah outdoor dan prasarana pendukung lainnya diserahkan di Kelurahan Ule Mekar Baru.


KKP Gandeng KEHATI Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

6 hari lalu

KKP Gandeng KEHATI Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang pengelolaan ruang laut dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).


Aplikasi E-Mancing Mudahkan Pemancing Paham Regulasi WPPNRI

6 hari lalu

Aplikasi E-Mancing Mudahkan Pemancing Paham Regulasi WPPNRI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini memperkenalkan aplikasi E-Mancing yang ditujukan untuk penerbitan persetujuan penangkapan ikan untuk tujuan non komersil.


Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

15 hari lalu

Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia.


Gandeng KEHATI, KKP Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

25 hari lalu

Gandeng KEHATI, KKP Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

KEHATI mendukung pemanfaatannya untuk penguatan ekowisata dan pusat pembelajaran mangrove.


Tiga Strategi Ekonomi Biru Disampaikan KKP di Forum G20

30 hari lalu

Tiga Strategi Ekonomi Biru Disampaikan KKP di Forum G20

Sampah plastik laut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lautan.


Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

33 hari lalu

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang dimulai dengan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani hapus dana pensiun DPR.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

33 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus.


Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

36 hari lalu

Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono saat bertemu dengan Susi Pudjiastuti