Potensi Hilang Penerimaan Pajak Capai 390,5 M Akibat Beleid Ini

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, JakartaPerkumpulan Prakarsa menilai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda alias P3B antara Indonesia dan Belanda kerap digunakan perusahaan multinasional dalam upaya penghindaran pajak.

"Hal ini menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak untuk pemerintah Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar," ujar peneliti Prakarsa Cut Nurul Aidha di Restoran Madame Delima, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. Potensi tersebut dihitung dari kasus-kasus sepanjang periode 2010-2019.

Nurul mengatakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghentikan penghindaran pajak, yaitu dengan menuntut perusahaan multinasional tersebut ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung di Indonesia gagal dimenangkan. Sebagian besar kasus tersebut justru dimenangkan oleh perusahaan multinasional, baik di Pengadilan Pajak, maupun di Mahkamah Agung.

Prakarsa bersama rekannya, SOMO, menganalisa sebanyak 27 kasus sengketa terkait P3B tersebut. Dari jumlah kasus itu, 25 di antaranya dimenangkan oleh perusahaan multinasional. Adapun penyebab utama kekalahan tersebut, ujar Nurul, adalah adanya ketidakjelasan pada konsep hukum seperti penerapan beneficial ownership pada penerapan P3B Indonesia - Belanda.

"Pada 2002, Belanda dan Indonesia menyepakati definisi yang yang seragam terkait konsep hukum tersebut, akan tetapi, kesepakatan tidak dijalankan hingga tahun 2015," kata Nurul.

Nurul mengatakan P3B Indonesia dan Belanda merupakan jalan penghindaran pajak treaty shopping yang paling diminati oleh perusahaan multinasional karena rendahnya witholding tax. Terlebih, perjanjian ini juga tidak mengatur langkah-langkah anti-penyalahgunaan pajak.

Beberapa kasus yang dianalisis oleh Prakarsa dan Somo antara lain yang melibatkan AkzoNobel, Boskalis, Indosat, Friesland Brands, dan Ecco. Hasil analisis tersebut mengestimasikan pemerintah Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak lebih dari Rp 386 miliar untuk 27 kasus.

Penelitian tersebut juga menemukan beberapa masalah struktural di dalam P3B, antara lain rendahnya witholding tax yang menyebabkan P3B Indonesia menjadi jalan paling popular untuk tujuan restrukturisasi pajak.

Selanjutnya, mudahnya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Belanda terait P3B menjadikan Belanda sebagai tujuan dari Special Purpose Entity atau entitas yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. "Selain itu, regulasi anti-penyalahgunaan P3B juga kurang rigid," tutur Nurul.

Dalam keterangan tertulis, Peneliti SOMO Maarteen Hietland menilai Indonesia perlu melakukan perubahan struktural. Kesimpulan tersebut diambil lantaran ia melihat kapasitas pengadilan Indonesia yang terbatas dalam menyelesaikan kasus penghidaran pajak.

Ia melihat P3B ini menyebabkan dampak negatif pada basis pajak Indonesia. "Ini secara tidak langsung memengaruhi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak," tuturnya.






Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

1 hari lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

2 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

5 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

5 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

7 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

7 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

12 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

14 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

18 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

19 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.