Shortfall Pajak, Wamenkeu Beri Sinyal Bakal Tambah Utang Lagi

Reporter

Editor

Rahma Tri

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang melemah dan penuh ketidakpastian, penerimaan negara dari pajak bakal mengalami penurunan atau short fall. Meski penerimaan negara turun dari pajak, dia memastikan bahwa anggaran bisa tetap dijaga stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Pajak akan mengalami kekurangan penerimaan, tapi tugas kami adalah menjaga anggaran. Kalau penerimaan pajak short, kami tangani dengan belanja," ujar Suhasil dalam acara Mandiri Prioritas dan Mandiri Private di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

Kendati demikian, lanjut Suahasil, meski penerimaan turun pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran. Pemerintah bakal lebih selektif dan efektif dalam melakukan belanja negara. Sebab, di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah ingin tetap mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembiayaan dari sisi fiskal.

Menurut Suahasil, dengan kondisi demikian, pemerintah akan lebih memanfaatkan atau menambah instrumen pembiayaan. Misalnya, pada akhir 2019, pemerintah telah memperlebar defisit pembiayaan dari 1,8 persen menjadi 2,2 persen. Defisit yang diperlebar diharapkan bisa ikut menopang belanja negara sehingga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan defisit pembiayaan yang diperlebar, Suahasil tak menampik bahwa pemerintah berpotensi menambah utang. Menurut dia, utang adalah alat pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang melemah.

"Kalau defisit lebar berarti utangnya nambah? Iya, kami akan ambil itu. Utang selalu sebagai alat, tujuan kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sangat penting bagi kami untuk menjaga keseluruhan elemen APBN," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

Suahasil berujar bahwa dirinya tak ingin ada stigma bahwa utang sebuah hal yang buruk sehingga tak seharusnya digunakan. Menurut dia, utang merupakan alat pemerintah menjaga momentum pertumbuhan, bukan merupakan tujuan pemerintah.

Karena itu, dia memastikan bahwa utang yang ditarik bakal digunakan sesuai peruntukannya. Dia memastikan bahwa utang akan dipakai secara efektif dan digunakan untuk sektor yang produktif guna menopang belanja sehingga bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Tahun depan, ekonomi dunia akan tetap menantang, tensi dagang akan tetap berlangsung, Cina tumbuh tapi rendah, India akan turun pertumbuhannya, maka itu anggaran akan tetap kami pakai sebagai alat menopang pertumbuhan tahun depan," kata Suahasil.

Ia memastikan, Kementerian Keuangan masih memiliki satu tugas penting menjelang tutup tahun 2019. Salah satunya adalah menggunakan belanja negara yang tetap efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya penerimaan pajak.

DIAS PRASONGKO






Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

10 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

1 hari lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

1 hari lalu

Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ekonomi global sedang mengalami masa yang tidak menguntungkan.


BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

2 hari lalu

BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

3 hari lalu

Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

Jokowi mengatakan Indonesia masih dipercaya perusahaan-perusahaan besar dunia sebagai tujuan investasi meskipun terjadi krisis finansial global.


Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

3 hari lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

3 hari lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.


Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

3 hari lalu

Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Apalagi belakangan muncul prediksi resesi global.


Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

3 hari lalu

Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

Jokowi menyatakan ada kemungkinan pemerintah dalam waktu dekat bakal menyatakan pandemi Covid-19 berakhir. Ini sebabnya.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

4 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.