Biayai Penuh Infrastruktur, Investor Bakal Bebas PPh Badan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan infrastruktur dan sektor transportasi berdampak pada percepatan konektivitas guna mendukung industri, pariwisata dan logistik.

    Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan infrastruktur dan sektor transportasi berdampak pada percepatan konektivitas guna mendukung industri, pariwisata dan logistik.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tengah menyiapkan sejumlah insentif pajak badan atau perusahaan guna mendorong minat investor berinvestasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara mengatakan salah satu insentif yang masih dikaji tersebut adalah pembebasan pajak badan (PPh Badan) bagi investor yang mau mendanai keseluruhan proyek infrastruktur (fully funded).

    Menurut Suahasil, insentif pajak ini diberikan supaya swasta tertarik untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang kini terus didorong pemerintah. Langkah ini ditempuh guna menarik adanya investasi di tengah ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi dunia.

    "Kami tengah medesain lagi kalau ada salah satu infrastruktur itu fully funded oleh swasta, kami bisa mintakan supaya swasta tersebut dibebaskan PPh Badan-nya," kata Suahasil di Jakarta, dalam acara Mandiri Prioritas dan Mandiri Private di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019 malam.

    Ditemui media usai memberikan pidato, Suahasil enggan menjelaskan lebih detail mengenai skema insentif pajak berupa pembebasan PPh Badan tersebut. Dia hanya mengatakan insentif akan dipastikan lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal juga tak menjelaskan kapan beleid itu bakal diluncurkan.

    Menurut Suahasil, pemberian insentif fiskal tersebut dilakukan supaya investor bisa mendapatkan internal rate of return (IIR) yang masuk akal dan feasible bagi pengusaha. Apalagi selama ini, proyek infrastruktur dipandang kurang menarik karena jangka waktu balik untung yang lama dan perizinan yang memakan waktu.

    Suahasil juga menuturkan, bahwa selama ini, pemerintah pemerintah telah menyediakan berbagai macam skema untuk menari investasi di sektor infrastruktur. Dia menyebutkan ada skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang bisa dipilih swasta jika ingin berinvestasi di sektor infrastruktur.

    Ke depan, dia mengatakan, pemerintah akan terus mencari skema kerja sama yang lebih kreatif dan inovatif supaya tetap memberikan imbal hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. "Kalau ada ide menarik, saya ingin belajar dan mendengar bagaimana supaya sektor swasta dapat lebih terlibat dalam infrastruktur," ujar Suahasil.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...