Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biayai Penuh Infrastruktur, Investor Bakal Bebas PPh Badan

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan infrastruktur dan sektor transportasi berdampak pada percepatan konektivitas guna mendukung industri, pariwisata dan logistik.
Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan infrastruktur dan sektor transportasi berdampak pada percepatan konektivitas guna mendukung industri, pariwisata dan logistik.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tengah menyiapkan sejumlah insentif pajak badan atau perusahaan guna mendorong minat investor berinvestasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara mengatakan salah satu insentif yang masih dikaji tersebut adalah pembebasan pajak badan (PPh Badan) bagi investor yang mau mendanai keseluruhan proyek infrastruktur (fully funded).

Menurut Suahasil, insentif pajak ini diberikan supaya swasta tertarik untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang kini terus didorong pemerintah. Langkah ini ditempuh guna menarik adanya investasi di tengah ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi dunia.

"Kami tengah medesain lagi kalau ada salah satu infrastruktur itu fully funded oleh swasta, kami bisa mintakan supaya swasta tersebut dibebaskan PPh Badan-nya," kata Suahasil di Jakarta, dalam acara Mandiri Prioritas dan Mandiri Private di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019 malam.

Ditemui media usai memberikan pidato, Suahasil enggan menjelaskan lebih detail mengenai skema insentif pajak berupa pembebasan PPh Badan tersebut. Dia hanya mengatakan insentif akan dipastikan lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal juga tak menjelaskan kapan beleid itu bakal diluncurkan.

Menurut Suahasil, pemberian insentif fiskal tersebut dilakukan supaya investor bisa mendapatkan internal rate of return (IIR) yang masuk akal dan feasible bagi pengusaha. Apalagi selama ini, proyek infrastruktur dipandang kurang menarik karena jangka waktu balik untung yang lama dan perizinan yang memakan waktu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suahasil juga menuturkan, bahwa selama ini, pemerintah pemerintah telah menyediakan berbagai macam skema untuk menari investasi di sektor infrastruktur. Dia menyebutkan ada skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang bisa dipilih swasta jika ingin berinvestasi di sektor infrastruktur.

Ke depan, dia mengatakan, pemerintah akan terus mencari skema kerja sama yang lebih kreatif dan inovatif supaya tetap memberikan imbal hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. "Kalau ada ide menarik, saya ingin belajar dan mendengar bagaimana supaya sektor swasta dapat lebih terlibat dalam infrastruktur," ujar Suahasil.

DIAS PRASONGKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

3 jam lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

15 jam lalu

Benjie Yap. Foto: Linkedin
Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

Presdir Unilever Indonesia, Benjie Yap mengatakan salah satu hal yang penting bagi investor adalah fundamental bisnis.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

2 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.


Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

2 hari lalu

Tangkapan layar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. ANTARA/Putu Indah Savitri
Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.


Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

2 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.


Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

2 hari lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.


Putusan MK Dinilai Beri Kepastian pada Investor, Ekonom BCA: Semoga Belanja Modal Meningkat

3 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Dinilai Beri Kepastian pada Investor, Ekonom BCA: Semoga Belanja Modal Meningkat

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai putusan MK akan memberikan legitimasi atau kepastian hukum terhadap Pemilu.


Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.


Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

3 hari lalu

Seremoni program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur, yang akan menggabungkan modal pemerintah dan swasta untuk mempercepat investasi, 19 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

Australia lewat pendanaan campuran mengucurkan investasi transisi net zero di Indonesia melalui program KINETIK