Kemenkeu Kaji Pembebasan PPh bagi Swasta yang Danai Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan sedang mengkaji untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan kepada sektor swasta yang mau mendanai secara keseluruhan proyek infrastruktur di Tanah Air.  

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana itu bertujuan untuk menarik keterlibatan swasta dalam rencana pembangunan proyek infrastruktur yang sangat masif. Suahasil ingin meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

    Maka dari itu, Pemerintah mengembangkan berbagai skema kerja sama dengan swasta, termasuk dengan menggelontorkan insentif fiskal.

    "Kami sedang mendesain satu logika lagi, kalau satu infrastruktur itu fully funded (didanai penuh) oleh swasta, kami bisa minta untuk dibebaskan PPh badan. Bagaimana supaya sektor swasta makin terlibat," kata Suahasil Nazara, di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019 malam.

    Suahasil menjelaskan alasan pemberian insentif pembebasan PPh badan itu juga untuk memudahkan investor dalam memperoleh Internal Rate of Return (IRR) yang memadai dari proyek tersebut.

    "Untuk menaikkan IRR, supaya (proyek itu) lebih feasible (layak)," katanya. Suahasil berharap investor lebih giat membangun infrastruktur di Tanah Air.

    Pemerintah juga sudah membuat daftar proyek startegis nasional yang akan menjadi penopang pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi. Ia berharap para investor mencermati dan mendalami proyek strategis nasional itu untuk melihat potensi manfaat ekonomi yang akan dihasilkan.

    Sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi, kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu, kebijakan pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk mendorong distribusi pembangunan ekonomi yang lebih merata.

    Infrastruktur juga sebagai pendukung konektivitas dan sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan, manufaktur, dan pariwisata.

    "Presiden mengatakan membangun infrastruktur saja tidak cukup,te tapi diperlukan untuk membangun sektor lainnya, seperti sumber daya manusia," katanya.

    Pemerintah sendiri menganggarkan sebesar Rp423,3 triliun di APBN 2020 untuk membangun proyek infrastruktur pada tahun depan. Namun, pemerintah tetap mengharapkan kerja sama pendanaan dari swasta untuk turut memenuhi kebutuhan pembangunan pengembangan proyek infrastruktur di Tanah Air.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.