Kemenkeu Kaji Pembebasan PPh bagi Swasta yang Danai Infrastruktur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan sedang mengkaji untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan kepada sektor swasta yang mau mendanai secara keseluruhan proyek infrastruktur di Tanah Air.  

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana itu bertujuan untuk menarik keterlibatan swasta dalam rencana pembangunan proyek infrastruktur yang sangat masif. Suahasil ingin meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Maka dari itu, Pemerintah mengembangkan berbagai skema kerja sama dengan swasta, termasuk dengan menggelontorkan insentif fiskal.

"Kami sedang mendesain satu logika lagi, kalau satu infrastruktur itu fully funded (didanai penuh) oleh swasta, kami bisa minta untuk dibebaskan PPh badan. Bagaimana supaya sektor swasta makin terlibat," kata Suahasil Nazara, di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019 malam.

Suahasil menjelaskan alasan pemberian insentif pembebasan PPh badan itu juga untuk memudahkan investor dalam memperoleh Internal Rate of Return (IRR) yang memadai dari proyek tersebut.

"Untuk menaikkan IRR, supaya (proyek itu) lebih feasible (layak)," katanya. Suahasil berharap investor lebih giat membangun infrastruktur di Tanah Air.

Pemerintah juga sudah membuat daftar proyek startegis nasional yang akan menjadi penopang pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi. Ia berharap para investor mencermati dan mendalami proyek strategis nasional itu untuk melihat potensi manfaat ekonomi yang akan dihasilkan.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi, kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu, kebijakan pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk mendorong distribusi pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Infrastruktur juga sebagai pendukung konektivitas dan sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan, manufaktur, dan pariwisata.

"Presiden mengatakan membangun infrastruktur saja tidak cukup,te tapi diperlukan untuk membangun sektor lainnya, seperti sumber daya manusia," katanya.

Pemerintah sendiri menganggarkan sebesar Rp423,3 triliun di APBN 2020 untuk membangun proyek infrastruktur pada tahun depan. Namun, pemerintah tetap mengharapkan kerja sama pendanaan dari swasta untuk turut memenuhi kebutuhan pembangunan pengembangan proyek infrastruktur di Tanah Air.






Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

6 jam lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

7 jam lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

14 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

1 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

4 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

4 hari lalu

Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

Laporan tren pasar properti sejalan dengan angka pertumbuhan positif ketiga provinsi dalam periode Januari-Mei 2022.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

6 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

6 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.