Ini Argumentasi Pemerintah untuk WTO Soal Larangan Ekspor Nikel

Indonesia siap hadapi aturan EU-RED II di WTO

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa resmi melakukan protes terhadap larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Kebijakan restriktif itu dilaporkan Komisi Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu. Direktur Perundingan Multilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dandy Iswara menuturkan hal tersebut biasa dilakukan oleh negara anggota WTO.
 
Mekanisme itu, kata dia, diambil untuk mengklarifikasi atas suatu isu. Di samping itu, Dandy menuturkan negara anggota lainnya dapat merespons dengan memberikan klarifikasi. Adapun respons dari Indonesia, Dandy mengatakan pemerintah akan menyiapkan dengan baik dan dengan berkoordinasi antar kementerian atau lembaga terkait. Meski begitu, Dandy enggan merinci pihak mana saja yang akan dilibatkan. 
 
"Secara umum, kami akan mengklarifikasi mengenai hal-hal ditanyakan oleh Uni Eropa," tutur Dandy kepada Tempo, Rabu 4 Desember 2019.
 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mempersilakan Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Sebelum mengajukan gugatan, Indonesia dan Uni Eropa akan menempuh tahap awal yaitu konsultasi. Luhut berujar Indonesia pun bersedia meladeni konsultasi maupun gugatan ke WTO tersebut. "Kami sudah siapkan tim," kata dia pada Selasa lalu.
 
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan larangan ekspor wajar dilakukan oleh suatu negara untuk kebutuhan industri dalam negeri lewat domestic market obligation (DMO), baru setelah itu bisa diekspor. Pemerintah, kata Putu, telah menyiapkan argumen tersebut kepada WTO.
 
"Pemerintah keluarkan kebijakan itu untuk kepastian investasi. Mereka dijamin oleh pemerintah bahwa ada DMO jadi kebutuhan bahan baku akan terpenuhi. Kalau begitu orang tak berani investasi," ujar Putu. 
 
Selain itu, Putu mengatakan pemerintah juga tengah menggenjot produksi kendaraan listrik (electric vehicle) sehingga memerlukan nikel untuk bahan baku baterai. Menurut dia, jika bahan baku baterai diproduksi di dalam negeri maka Indonesia akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan memiliki daya saing. Apalagi, kata dia, 24 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia. 
 





Insiden Nord Stream, Uni Eropa Bersumpah Lindungi Infrastruktur Energi

15 jam lalu

Insiden Nord Stream, Uni Eropa Bersumpah Lindungi Infrastruktur Energi

Uni Eropa memberikan peringatan keras jika salah satu infrastruktur energi aktif blok itu diserang.


Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

20 jam lalu

Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Luhut mengatakan laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.


Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

20 jam lalu

Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas cangkang kernel kelapa sawit.


Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

1 hari lalu

Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

Kalangan pengusaha tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaannya menghadapi dampak resesi ekonomi global.


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

1 hari lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.


100 Hari Zulhas Jadi Mendag, Pedagang Pasar: Terlalu Banyak Pencitraan

1 hari lalu

100 Hari Zulhas Jadi Mendag, Pedagang Pasar: Terlalu Banyak Pencitraan

Seratus hari kerja Mendag, IKAPPI mengingatkan Zulhas agar tidak terlalu banyak pencitraan.


Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

1 hari lalu

Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

Pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi, dan industri di Bali pada 22-23 September 2022 menghasilkan kesepakatan baru yaitu Bali Compendium (Kompendium Bali), yang terdiri atas lima poin.


Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

1 hari lalu

Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Ekonom senior Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan masih ada kemungkinan Indonesia terkena dampak dari resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

Indef memperkirakan jika ancaman resesi global tahun 2023 sektor industri yang akan luar biasa tertekan adalah yang bahan bakunya dari luar negeri.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

1 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.