Dukung Biofuel, Pemerintah Janjikan Insentif Keringanan Pajak

Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman resmi menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendukung program campuran solar dengan minyak nabati atau biofuel. Mulai tahun depan, campuran minyak nabati sebesar 30 persen atau B30 akan diterapkan dan ditargetkan terus meningkat secara bertahap hingga B100.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menyatakan salah satu insentif yang tengah disiapkan berupa keringanan pajak. Dia mengusulkan ada pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor berbahan bakar biofuel atau flexi engine.

"Kalau kendaraan penumpang lain pajaknya di atas 15 persen, pajak kendaraan dengan flexi engine diberi 8 persen," katanya di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Pemerintah juga menyediakan dana untuk perusahaan yang bersedia melakukan penelitian pengembangan biofuel. Industri yang meneliti akan diberikan potongan pajak hingga 300 persen. "Nanti bisa ditagihkan biaya yang mereka keluarkan ke pemerintah," ujar dia.

Insentif itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM. Di dalamnya juga diatur mengenai insentif untuk kendaraan listrik. Putu menuturkan, kebijakan ini kemungkinan baru akan efektif dua tahun mendatang saat kendaraan sudah dapat memenuhi standar emosi Euro 4.

Menurut Putu kebijakan ini dapat membantu produsen otomotif untuk terus mengembangkan kendaraan berbahan bakar biofuel. Usai penerapan B20 sejak 2018, pemerintah akan beralih ke B30 mulai 1 Januari 2020. Pemerintah telah menyatakan uji coba penggunaan B30 tak banyak menimbulkan masalah. Targetnya, pemerintah akan menerapkan B100 pada 2021 nanti.

Program biofuel ini menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk mencapai target bauran energi. Di sisi lain, biofuel dapat mengurangi konsumsi solar yang banyak diimpor pemerintah. Impor bahan bakar tersebut membuat neraca dagang minyak dan gas terus defisit. Tahun lalu, kinerja neraca dagang itu menjadi salah satu penyebab tingginya defisit transaksi berjalan yang mencapai US$ 31 miliar atau 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto.






Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

17 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

1 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Peneliti Dorong Pengembangan Biofuel Tak Berbasis Pangan

5 hari lalu

Peneliti Dorong Pengembangan Biofuel Tak Berbasis Pangan

Apabila bahan baku biofuel diambil dari komoditas pangan, maka harganya lebih berfluktuasi


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

6 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

7 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

11 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

13 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

14 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

14 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

15 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.