Jokowi Perintahkan Manajemen Pengelolaan Beras Dibenahi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Perum Bulog dan kementerian terkait membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ia mewanti-wanti jangan ada lagi penumpukan beras di gudang akibat tidak tersalurkan.

    "Harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan," katanya dalam rapat terbatas tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

    Jokowi memerintahkan agar peraturan terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah ini direvisi dengan memasukkan terobosan baru.

    Selain itu, kata Jokowi, perlu ada perbaikan pula dalam manajemen produksi beras di seluruh tanah air. Pasalnya produksi beras antara satu wilayah dengan yang lainnya tidak merata.

    "Beras Bulog ada yang surplus dan defisit sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," ucap dia.

    Cadangan beras pemerintah belakangan menjadi perhatian setelah Perum Bulog mengungkapkan dari 2,3 juta ton beras yang disimpan, sekitar 20 ribu ton telah rusak. Beras yang disebut beras disposal itu telah mengalami penurunan kualitas yang drastis sehingga harus dimusnahkan, atau diolah menjadi produk turunan.

    Namun pemusnahan atau pengolahan menjadi produk turunan tersebut tak kunjung dapat dilakukan karena terganjal dana talangan dari pemerintah yang belum ada kejelasan. "Ini yang jadi masalah," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Tri Wahyudi kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat pekan lalu.

    Tri mengungkapkan, sebanyak 20 ribu ton beras disposal itu senilai Rp 160 miliar, dengan asumsi harga per kilogram beras Rp 8.000.

    Skema terkait beras disposal Bulog itu sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam beleid tersebut, bahwa CBP harus dimusnahkan atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan, yang berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...