Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Onderdil Harley Davidson di Garuda

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi terbaru terkait kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Garuda Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Sri Mulyani usai menghadiri pelantikan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro di Balai Purnomo, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu, 4 Desember 2019.

    Sri Mulyani mengatakan saat ini pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih melakukan pemeriksaan dan penelitian soal penyelundupan barang-barang tersebut.

    "Saat ini kami lihat dulu kepatuhan terhadap peraturan, apakah ada pelanggaran kepabeanan atau tidak. Bila terbukti (melanggar), nanti dilakukan langkah-langkah yang konsisten," ujar Sri Mulyani.

    Terkait hukuman yang akan diberikan, Sri Mulyani mengatakan belum dapat memastikan jenis atau tingkat hukuman yang akan diberikan. Ia masih menunggu laporan akhir dari Ditjen Bea dan Cukai yang akan menentukan jenis pelanggaran kepabeanan yang dilakukan.

    Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan proses pemeriksaaan sepenuhnya kepada Ditjen Bea dan Cukai. Erick mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan akhir dari Kementerian Keuangan terkait pelanggaran tersebut.

    Selain itu, Erick Thohir meminta kepada seluruh jajaran petugas untuk memeriksa secara menyeluruh, transparan dan memegang prinsip praduga tak bersalah. Dirinya juga menambahkan belum berencana untuk melakukan perombakan terhadap direksi Garuda Indonesia.

    "Kalau memang benar terbukti, ya harus dicopot. Lebih baik lagi kalau yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum ketahuan," kata Erick Thohir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.