Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

image-gnews
Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru sampai 73,1 persen atau Rp1.798 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun.  TEMPO/Tony Hartawan
Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru sampai 73,1 persen atau Rp1.798 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya. Ia mengakui gejala rasuah masih ditemukan di beberapa kantor wilayah, seperti di kantor-kantor pajak serta bea dan cukai.

"Kita melihat beberapa yang failed. Ada kantor yang masih terjadi korupsi. Ada yang sifatnya case, petugas sampai kepala kantor jadi ketua mafia," ujar Sri Mulyani kala memberikan sambutnya dalam acara Hari Anti-Korupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 3 Desember 2019.

Sri Mulyani tak menjabarkan berapa banyak kepala kantor di bawah naungan Kementerian Keuangan yang terendus menyeleweng. Ia juga tidak mendetailkan temuannya ihwal jumlah potensi kerugian negara.

Ia hanya menjelaskan bahwa beleid yang ada saat ini memungkinkan pegawai negeri sipil dengan kasus rasuah bakal memperoleh sanksi. Beleid yang ia maksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Meski telah dipayungi aturan, Sri Mulyani menginginkan sanksi bagi pegawai kementeriannya tak sekadar diberhentikan atau dipecat. Ia memandang perlu adanya aturan yang dapat menghukum pelaku rasuah dengan sanksi lebih berat.

"Bisa enggak lebih keras dari dipecat karena itu bagian dari penertiban," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sri Mulyani, tindakan rasuah membuat citra kementeriannya melorot. Ia menyebut, meski hanya segelintir orang yang bersalah, ribuan pegawai yang ada di instansi itu turut terimbas. Ia lalu mengibaratkan seperti peribahasa: nila setitik rusak susu sebelangga.

Meski geram lantaran masih ada pegawainya yang bandel, Sri Mulyani tak memungkiri banyak pegawai di Kementerian Keuangan yang memiliki prestasi cemerlang. Sri Mulyani bahkan meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan aturan revisi dari PP Nomor 53 Tahun 2010 yang mencantumkan pemberian apresiasi bagi PNS dengan kinerja baik.

"Ini kan cukup lama aturannya. Dan yang diatur di PP itu tidak mencerminkan pemberian penghargaan," ucapnya.

Adapun penghargaan itu bisa berupa tunjangan kinerja. Dengan pemberian apresiasi, Sri Mulyani memungkinkan tindak korupsi akan dapat diminimalisasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

16 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

21 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

2 hari lalu

Dampak positif dari perdagangan internasional adalah adanya dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahui tujuh dampak positif lainnya. Foto: Canva
Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 akan sedikit lebih rendah atau sama dengan capaian pada kuartal I. Hal ini karena faktor penggeraknya menurun.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

2 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.


Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Terpopuler: Alasan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap lanjutkan proyek IKN. Penembakan Donald Trump memicu lonjakan harga emas.


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.