Turunkan Harga Avtur, Menhub Budi Karya Dekati Menteri Lain

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Budi Karya Sumadi tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Budi Karya Sumadi tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah membahas persoalan harga avtur sebanyak tiga kali dengan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Pembahasan dilakukan karena harga avtur yang masih tinggi, sehingga berdampak pada industri penerbangan dan pelanggan.

    "Karena avtur itu 40 persen dari komponen harga," kata Budi dalam Rapat Kerja Kementerian Perhubungan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.

    Dari pembahasan itu, setidaknya ada tiga kesimpulan yang lahir. Pertama, pemerintah meminta Pertamina mengkaji ulang struktur harga avtur yang mereka jual. Urusan ini, kata dia, menjadi kewenangan Pertama, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. "Saya enggak mau intervensi," ujar Budi.

    Kedua yaitu meninjau ulang harga minyak mentah yang memang relatif mahal. Budi telah meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mempertimbangkan berbagai evaluasi yang mungkin dilakukan.

    Lalu terakhir, Budi masih meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk avtur yang dijual di Indonesia Timur. "Syukur-syukur kalau hilang," kara Budi. Terakhir, Sri Mulyani masih menolak permintaan Budi.

    Selama ini, avtur di daerah itulah yang lebih tinggi harganya dibanding yang lain. Pesawat Wings Air rute Manado-Naha, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, misalnya, berhenti beroperasi sejak 3 Oktober 2019.

    Penerbangan dihentikan karena mahalnya harga avtur. Menurut Wings Air, harga avtur per liter di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Rp 7.970 sedangkan di Bandara Sam Ratulangi Manado Rp 10.080 per liter.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.