ADB Setuju Pinjaman Rp 1,2 T untuk Penguatan Akuntabilitas Publik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini di sela-sela KTT Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kredit: ADB Indonesia

    Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini di sela-sela KTT Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kredit: ADB Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 90 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk mendukung peningkatan akuntabilitas Pemerintah Indonesia dalam belanja negara.

    "Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas," kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

    Wicklein menambahkan bantuan ini mencerminkan komitmen ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia.

    Ia menjelaskan pembiayaan akan dimanfaatkan bagi Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) untuk membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

    Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan nasional bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning.

    Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.

    Proyek itu juga mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.

    Fokus dari pelaksanaan program ini salah satunya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar dan Medan serta mengakomodasi pelatihan e-learning.

    Dengan demikian, pembiayaan ini akan memberikan manfaat terhadap pembaruan sistem informasi manajemen keuangan BPKP untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan, serta memperkuat pelaporan dan pengawasan.

    Secara keseluruhan, bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.