Buwas Bantah Bulog Bakal Musnahkan 20 Ribu Ton Beras Turun Mutu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog Budi Waseso atau Buwas membantah perseroan akan memusnahkan beras yang mutunya sudah turun. Perum Bulog sebelumnya berencana melakukan pelepasan stok beras yang sudah mengalami turun mutu sebanyak 20.000 ton.

    "Beras yang sudah rusak dan turun mutu itu ada tahapannya, dengan proses pemeriksaan laboratorium, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta rekomendasi dari Menteri Pertanian, tidak keseluruhan dibuang," ujar Buwas di Kantor Bulog, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

    Ia mengatakan dari penilaian tersebut bisa dipastikan apakah beras dengan mutu yang sudah turun itu bisa digunakan untuk apa lagi. Misalnya bisa dijual dengan harga turun, diubah menjadi tepung terigu, bahkan dijual sebagai pakan ayam.

    "Atau yang sama sekali diputuskan tidak layak konsumsi, hewan bahkan manusia, mau digunakan untuk apa. Yang paling rendah sekarang bisa dimanfaatkan dibuat etanol," tutur Buwas.

    Menurut Buwas, beras-beras itu kebanyakan tidak bisa dikeluarkan lantaran statusnya sebagai cadangan beras pemerintah alias CBP. CBP tidak bisa disalurkan secara optimum salah satunya karena pemerintah mengubah kebijakan penyaluran beras rastra dengan Bantuan Pangan Non Tunai.

    "Dari semua ini karena CBP, diajukan selisih harga, misalnya saat beli Rp 8.000 sekarang harga Rp 5.000, selisih Rp 3.000 bisa diganti negara. Tapi bukan berarti saya meminta-minta dan mengemis-ngemis, bukan. Titik akhirnya di menkeu karena yang memegang uang menkeu," kata Buwas.

    Yang pasti, Buwas menegaskan bahwa beras itu tidak akan dibuang dan bisa dimanfaatkan lagi. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. 

    “Ya karena penyerapan gabah dan beras yang dilakukan Bulog dalam rangka penugasan pemerintah, maka sesuai UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka apabila ada potensi kerugian atas penugasan akan ada kompensasi. Jadi Bulog tidak pernah minta-minta ganti rugi hanya berdasarkan regulasi saja,” ujar Buwas.

    Ia menambahkan, beras yang masuk ke Gudang Bulog telah melalui proses pemeriksaan kualitas oleh surveyor independen, dan perawatan kualitas dalam gudang sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga beras selalu dalam kondisi segar dan baik. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.