BI: Kredit Infrastruktur Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

    Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Kementerian PUPR tetap menjamin pembekuan sementara itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek tersebut. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya infrastruktur mendukung. Infrastruktur tersebut harus bisa menghubungkan antar kawasan ekonomi mulai dari kawasan pariwisata, industri hingga sentra produksi.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan untuk mendorong akeselerasi pembiayaan di sektor infrastruktur, BI bakal mengoptimalkan sejumlah kebijakan. Salah satunya, bisa dimulai dari mendorong rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif.

    "Selain itu, kami juga mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen hedging, serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah," kata Destry di Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

    Bank Indonesia sebelumnya mengelar acara bertajuk “The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Growth” di Ruang Serbaguna, Gedung Sjafrudin Prawiranegara, Kompleks Bank Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk memacu pembiayaan infrastruktur.

    Menurut Destry akselerasi pembiayaan di sektor infrastruktur penting, apalagi di tengah kondisi pelambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Belum lagi, rasio infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah.

    BI mencatat, ujar Destry, rasio PDB terhadap infrastruktur masih berada di sekitar angka 43 persen. Lebih rendah dari rata-rata negara berkembang saat ini. Selain itu, rasio biaya logistik dengan PDB juga masih tinggi di kisaran 24 persen.

    "Karena itu ke depan pemerintah Indonesia memiliki keinginan untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang fokus pada konektivitas dan juga perluasan fasilitas dasar khususnya air bersih dan sanitasi," ujar Destry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.