TEMPO.CO, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan tarif tiket transportasi, terutama harga tiket pesawat terbang menjelang Natal dan Tahun Baru.
Anggota Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama di Jakarta, Senin, mengharapkan pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan mahalnya harga tiket pesawat menjelang arus mudik dan balik dari waktu ke waktu.
"Kasus kenaikan harga tiket, ini jadi permasalahan setiap arus mudik dan balik. Semoga ada solusi agar bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu dari fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyarankan agar diselenggarakan rapat tertutup mengenai harga tiket pesawat yang terus meningkat, bukan saja ketika menjelang hari raya.
"Untuk selanjutnya perlu ada rapat tertutup, agar kita tahu apa kebobrokan yang ada," katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa harga avtur menjadi salah satu yang menyebabkan perubahan harga tiket pesawat.
"Avtur adalah 40 persen dari penyebab harga. Oleh karena itu avtur akan kita carikan jalan keluar untuk ada suatu justifikasi harga," kata Budi Karya.
Ia menambahkan meski kebijakan tarif tiket pesawat bukanlah wewenang dari Kementerian Perhubungan, namun pihaknya akan melakukan koordinasi dengan operator pesawat.
"Saya sudah melakukan rapat dengan stakeholder, termasuk Pertamina dan Garuda. Kita mengupayakan rebalancing (penyeimbangan) harga," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam tarif tiket penerbangan, khususnya untuk Indonesia bagian timur.
Budi Karya juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada maskapai yang melanggar tarif batas atas penerbangan yang sudah ditetapkan pemerintah. "Kalau tiket ambang batas itu tidak ada yang dilanggar, ini dalam keterkaitan keterjangkauan masyarakat," ucapnya.
