Gerindra Takut Nama Luhut Pandjaitan Dijual di Sengketa Marunda

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam rapat bersama Kementerian BUMN, Senin, 2 November 2019. Andre menduga ada keterkaitan antara Luhut dan perkara yang mendera PT Karya Citra Nusantara atau KCN serta PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN.

    "Saya dengar rumor, untuk masalah KCN dan KBN, ada nama Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang termasuk dalam backingan-nya," ujar Andre kala rapat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Dalam rapat itu, Andre berbicara kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Andre meminta Erick menginvestigasi ihwal pencatutan nama Luhut. Sebab, seumpama tidak ditindaklajuti, ia khawatir rumor itu bakal berbuntut fitnah.

    Selain itu, Andre was-was bila nama besar Luhut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari untung. Misalnya, kata dia, memperjual-belikan nama Luhut untuk kepentingan tertentu. "Saya enggak percaya isu itu. Tapi takutnya nama Pak Luhut dijual," tuturnya.

    Di sisi lain, Andre meminta Erick turut merampungkan kasus yang mendera KCN dan KBN. Sebab, perkara ini tak menemukan titik cerah selama bertahun-tahun. Andre mengatakan, Kementerian BUMN mesti segera mengatasi kasus itu untuk menyelamatkan aset negara.

    "Kita tahu bahwa Presiden (Joko Widodo) akan menggigit siapa pun yang mengganggu kegiatan yang merugikan negara," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.