Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edhy Prabowo Targetkan Ekspor Udang Naik 250 Persen pada 2024

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan sambutan pada rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan sambutan pada rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menargetkan ekspor komoditas udang ke depannya dapat meningkat pesat dalam rangka memenuhi kontribusi devisa sektor kelautan dan perikanan serta membantu mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan.

"Saat ini KKP menargetkan ada peningkatan kontribusi devisa ekspor yang lebih signifikan dari komoditas udang. Kami menargetkan nilai ekspor udang meningkat hingga 250 persen di tahun 2024," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor sementara untuk komoditas udang dari periode Januari-September 2018 adalah sekitar US$ 1,3 miliar. Diperkirakan total nilai ekspor udang 2018 bisa mencapai sekitar US$ 1,8 miliar.

Edhy memaparkan pihaknya dalam jangka waktu satu bulan ini telah berkeliling ke berbagai sentra produksi perikanan dalam rangka mendengar masukan dan keluhan dari berbagai pihak pemangku kepentingan.

Hal tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk mencari bahan referensi dalam pembuatan keputusan sehingga aturan yang akan dikeluarkan KKP juga menampung masukan dari para pelaku di lapangan.

Edhy menambahkan Presiden Joko Widodo tengah merancang penyederhanaan regulasi melalui kebijakan omnibus law, sebagai upaya menghilangkan tumpang tindih aturan dan birokrasi. Setidaknya ada sebanyak 11 klaster kebijakan omnibus law untuk Cipta Lapangan Kerja, dua di antaranya yakni penyederhanaan perizinan investasi dan pengembangan inovasi dan riset.

Edhy juga bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor budidaya udang. Ia menilai sudah sewajarnya ekspor udang digenjot mengingat udang memberikan pangsa devisa hingga 40 persen dari total ekspor produk perikanan nasional.

"Tahun 2017 misalnya, nilai ekspor udang Indonesia mencapai 1,47 miliar dolar AS," kata dia.

Dia menjelaskan ada beberapa upaya yang telah dilakukan KKP guna mendukung pengembangan budidaya tambak udang di Indonesia, antara lain adalah program budidaya udang berbasis klasterisasi, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), bantuan induk bermutu dan benih unggul, serta bantuan ekskavator.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Indonesia (AP5I) mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus dalam mengembangkan budi daya perikanan, termasuk komoditas udang nasional.

Ketua AP5I Budhi Wibowo membenarkan bahwa udang merupakan komoditas dengan potensi perdagangan ekspor yang sangat besar.

Menurut Budhi Wibowo, ekspor udang Indonesia kurang lebih US$ 1,8 miliar per tahun dengan jumlah lebih dari 200 ribu ton pada periode setahun tersebut.

AP5I sendiri, menurut dia, mengolah udang dari pembudidaya udang sebesar kurang lebih 350 ribu ton. Padahal AP5I memiliki kapasitas mesin pengolah sebesar 550 ribu ton.

"Jadi kami masih kekurangan bahan baku kurang lebih 200 ribu ton. Nah, ini yang menyebabkan kami sulit bersaing di pasar internasional karena kapasitas dan utilitas kami hanya 60 persen," katanya.

Ia mengutarakan harapan dengan perikanan budidaya menjadi salah satu fokus pembangunan KKP saat ini, semoga ke depannya produksi budidaya udang bisa meningkat.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

20 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

20 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

23 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

9 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Usut Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI, KPK Akan Pastikan Kesamaan Kasus dengan Laporan Sri Mulyani ke Jaksa Agung

KPK akan memastikan kesamaan kasus tiga korporasi dalam dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung.


Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

10 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

Mendag Zulkifli Hasan nyatakan Permendag 36/2023 akan ditunda sebagian. Ini peraturan soal apa? Begini bunyi aturannya.


BI: Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Eksternal

13 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
BI: Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Eksternal

Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada Februari 2024 menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.


Australia Cabut Bea Masuk Kertas A4 Indonesia, Momentum Tingkatkan Ekspor

16 hari lalu

Alat berat melakukan bongkar muat batang pohon Eucalyptus yang merupakan bahan baku kertas di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. BPS mencatat, PDB industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman tumbuh 2,22 persen (yoy) pada kuartal I/2023, dipicu oleh meningkatnya ekspor produk industri kertas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Australia Cabut Bea Masuk Kertas A4 Indonesia, Momentum Tingkatkan Ekspor

Ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia turun sejak pengenaan bea masuk anti dumping tersebut berlaku.