Ma'ruf Amin Sebut Penentuan Tarif Air PDAM Politis

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (tengah) memimpin doa bersama didampingi istri Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin (ketiga kanan) beserta keluarga besar sebelum mengikuti upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (tengah) memimpin doa bersama didampingi istri Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin (ketiga kanan) beserta keluarga besar sebelum mengikuti upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Tempo.Co, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penentuan tarif air PDAM di berbagai daerah seringkali bersifat politis. "Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, tetapi populis, dan kadangkala politis," kata Ma'ruf dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Menurut Ma'ruf, persoalan penentuan tarif ini menjadi kendala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memperluas layanan air minum yang aman kepada masyarakat. Selain itu juga membebani masyarakat, karena mereka harus membeli air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai sumber air minum utama. Padahal, harga AMDK sangat mahal.

    Ma'ruf Amin menyampaikan, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen. "Padahal harga AMDK ini mencapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubik," ujarnya.

    Adapun tarif yang diterapkan PDAM masih sangat rendah. Ma'ruf mencontohkan tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubiknya. "Di Bogor bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubiknya," katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Ma'ruf mengatakan tak heran bila 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR).

    Ma'ruf Amin meyakini, pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihal lain secara keekonomian dapat dilakukan. Hal tersebut juga bisa menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.