Tempo.Co, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penentuan tarif air PDAM di berbagai daerah seringkali bersifat politis. "Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, tetapi populis, dan kadangkala politis," kata Ma'ruf dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Menurut Ma'ruf, persoalan penentuan tarif ini menjadi kendala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memperluas layanan air minum yang aman kepada masyarakat. Selain itu juga membebani masyarakat, karena mereka harus membeli air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai sumber air minum utama. Padahal, harga AMDK sangat mahal.
Ma'ruf Amin menyampaikan, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen. "Padahal harga AMDK ini mencapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubik," ujarnya.
Adapun tarif yang diterapkan PDAM masih sangat rendah. Ma'ruf mencontohkan tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubiknya. "Di Bogor bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubiknya," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Ma'ruf mengatakan tak heran bila 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR).
Ma'ruf Amin meyakini, pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihal lain secara keekonomian dapat dilakukan. Hal tersebut juga bisa menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," kata dia.
