Bidik Penjaminan Kredit 2020 Rp 231,5 T, Jamkrindo Siapkan Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembuatan kulit lumpia di Rumah Industri Rusun Griya Tipar, Jumat, 29 November 2019. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendongkrak UMKM dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga cukup rendah yakni 6 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Pekerja menyelesaikan pembuatan kulit lumpia di Rumah Industri Rusun Griya Tipar, Jumat, 29 November 2019. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendongkrak UMKM dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga cukup rendah yakni 6 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Perum Jamkrindo menargetkan volume penjaminan pembiayaan kredit sebesar Rp231,5 triliun pada 2020, tumbuh 26,95 persen dari proyeksi 2019 senilai Rp182,36 triliun.  

    Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo I. Rusdonobanu optimistis target tersebut tercapai, meskipun bakal ada gejolak perekonomian  pada tahun depan yang disertai pengetatan likuiditas perbankan di dalam negeri. Adapun dari segi laba, perusahaan menargetkan sebesar Rp751 miliar pada tahun depan.

    “Pasti ada pengaruh. Kalau pengaruh global ke [bisnis] yang besar-besar. Kalau UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] pengaruh, tapi tidak besar. Kurs juga tidak berpengaruh ke usaha kecil,” tuturnya dalam acara Media Gathering,  Sabtu 30 November 2019.

    Menurutnya, faktor yang akan mempengaruhi tercapainya bisnis penjaminan seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipatok sebesar Rp190 triliun, masifnya pembangunan infrastruktur, dan peluang sinergi BUMN.

    Dia berharap perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga potensi gagal bayar atau non-performing loan (NPL) dapat ditekan dan tidak ada klaim besar.

    Target volume penjaminan Jamkrindo pada 2020 terdiri dari Rp95 triliun (30 persen) untuk penjaminan KUR dan senilai Rp136,5 triliun (70 persen) untuk program non-KUR.

    Rusdonobanu menyampaikan perusahaan terus berupaya meningkatkan lini bisnis non-KUR sebagai antisipasi perubahan kebijakan dari pemerintah apabila program kredit bersubsidi berkurang. Beberapa bisnis penjaminan non-KUR yang masih menunjukkan kinerja positif di antaranya adalah surety ship.

    Beberapa landasan hukum yang mengatur terkait dengan penugasan penjaminan KUR oleh Jamkrindo di antaranya adalah PP No.2/2008 tentang Lembaga Penjaminan, PP No.41/2008 tentang Perum Jamkrindo, dan UU No.1/2016 tentang Penjaminan. “KUR kan penugasan negara, tapi kami harus cari bisnis sendiri. Kalau KUR tidak ada, ya bubar kita. Pondasinya agar lebih kuat,” katanya.

    Guna mencapai target tersebut, perusahaan akan meningkatkan kompetensi SDM pada tahun depan. Kendati tidak berencana menambah jumlah pegawai, perusahaan bakal menggencarkan pelatihan kepada karyawan agar menciptakan SDM yang kompetitif.

    Direktur SDM Umum dan Kepatuhan Perum Jamkrindo Sulis Usdoko menambahkan sebagai perusahaan yang berfokus kepada penjaminan kredit UMKM, manajemen senantiasa mendukung kemajuan usaha kecil melalui peningkatan aksesibilitas finansial melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.