Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi external auditor International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim lnternasional. Indonesia mengungguli Italia dan Inggris yang bersaing sebagai kandidat external auditor IMO untuk periode 2020-2023 pada sidang IMO Assembly ke-31 di Markas Besar IMO, London, lnggris.
"Perlombaan yang sangat sulit karena melawan Italia dan Inggris, karena kita bersatu dan bicara satu sama lain, serta menyusun strategi, kita dapat memenangkan pertandingan ini," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Sabtu, 30 November 2019.
Retno mengatakan dalam pemilihan itu, Indonesia menurunkan total tim diplomatnya, bukan hanya dari Kedutaan Besar RI di London, tapi juga mendatangkan tim dari Jakarta. Karena itu, ia mengatakan Indonesia akhirnya bisa memperoleh kemenangan ganda, yaitu menjadi external auditor IMO dan anggota dewan IMO.
Indonesia, kata Retno, adalah negara Asean pertama yang terpilih sebagai external auditor untuk IMO. Dalam pemilihan itu, Indonesia meraup 75 suara, sementara Inggris 64 suara. Adapun 3 suara abstain.
"Simple majority yang diperlukan minimum 70 dan Indonesia melampaui itu di putaran kedua bertarung dengan Inggris, karena putaran pertama tidak ada yang mencapai 70," tutur Retno.
Pencalonan BPK didasari oleh beberapa kelebihan yang dimiliki lembaga tersebut sebagai lembaga pemeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki bmyak pemeriksa dengan kualiflkasi sertifikasi profesi Chartered Accountant, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, dan Certified Information System Auditor. BPK juga memiliki banyak pengalaman memeriksa sektor maritim nasional dan berpengalaman di lingkup komunitas Supreme Audit Institution (SAI) internasional.
Dengan terpilihnya sebagai external auditor, maka BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO dan dua institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan lntemational Maritime Law Institute (IMLI). Jasa pemeriksaan yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya pemeriksaan keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja yang tidak ditawarkan oleh negara lain.
BPK selanjutnya akan mempersiapkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja tersebut. “BPK akan berkoordinasi dengan manajemen IMO dan pemeriksa IMO sebelumnya yaitu dari SAI Ghana untuk perencanaan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pendahuluan di tahun 2020,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna.