Namun yang jelas, Bulog sudah mengajukan anggaran kepada Kemenko Perekonomian. "(Masih) saya lihat apa itu permintaannya (Bulog), tapi berdasarkan Permentan itu ada beberapa kategori, diproses menjadi beras lagi, atau untuk penggunaan lain seperti tepung beras, pakan ternak, ethanol, atau dimusnahkan," kata Musdalifah melalui pesan singkat, Jumat, 29 November 2019.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa persoalan disposal stock masih baru akan dibahas oleh kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian. Sehingga dia belum bisa memberikan penjelasan terkait dengan besaran hingga mekanisme pemberian anggaran.
"Nanti kalau sudah dirapatkan di Kemenko (Perekonomian) ya saya lihat semuanya. Saya lihat permintaannya (Bulog) apa," kata Sri Mulyani ketika ditemui usai melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi jabatan struktural Eselon II, III, dan IV di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian penggantian anggaran 20 ribu ton stok CBP yang akan disposal stock.
"Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan bagaimana penggantiannya?" kata Tri Wahyudi.
Pria yang akrab disapa Wahyu itu menambahkan rerata harga pembelian stok CBP yang tak lain adalah beras berjenis medium berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram (kg). Sehingga jika dikalkulasi nilai beras yang akan disingkirkan lewat disposal stock tersebut setara dengan Rp 160 miliar.
BISNIS
