Bulog Desak Dana Pemusnahan Beras Dicairkan, Respons Sri Mulyani?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah, Djoni Nur Ashari, menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak mendistribusikan beras impor dari Vietnam dan Thailand untuk menurunkan harga beras yang melambung

    Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah, Djoni Nur Ashari, menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak mendistribusikan beras impor dari Vietnam dan Thailand untuk menurunkan harga beras yang melambung

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran disposal stock atau pembuangan stok beras yang mutunya sudah berkurang.

    Saat ini, dari total cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,3 juta ton yang ada di gudang milik Bulog, sekitar 20 ribu ton di antaranya harus segera disingkirkan dengan cara diolah kembali atau dimusnahkan. Pasalnya puluhan ribu ton beras itu sudah menghuni gudang sekitar 1 tahun.

    Mekanisme disposal stock diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38/2018 tentang Pengelolaan CBP. Beleid tersebut menyebutkan bahwa stok CBP harus dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

    Namun sayangnya, mekanisme tersebut belum diikuti oleh aturan yang secara khusus mengatur anggaran ganti rugi pemerintah pada stok CBP yang mutunya turun atau tidak layak untuk didistribusikan ke masyarakat.

    ADVERTISEMENT

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 88/2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggunggjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.

    Beleid tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan penggantian kepada badan yang dipimpin oleh Budi Waseso itu untuk stok CBP yang telah dijual ke publik.

    Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai anggaran yang akan dikucurkan untuk melakukan disposal stock. Ia pun enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?