Bulog Terancam Rugi Rp 39 miliar, Beras Bencana Belum Dibayar

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menyatakan akan merugi sebesar Rp 39 miliar karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam tidak dibayar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan bencana alam tidak diiringi oleh regulasi pencairan dana yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos).

    "Hampir Rp 39 miliar beras yang sudah kita salurkan ke Sulawesi Tengah kemarin untuk bencana alam, berpotensi tidak akan dibayar kalau Kementerian Sosial tidak membuat Permensos," kata Tri pada diskusi yang digelar oleh CIPS di Jakarta, Jumat.

    Ada pun kewajiban untuk menyalurkan cadangan beras pemerintah ini diatur dalam Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.

    Berdasarkan data Bulog, total cadangan beras pemerintah yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam sejak 1 Januari hingga 27 November 2019 mencapai 4.317 ton atau setara Rp39 miliar, dengan asumsi harga beras rata-rata Rp9.000 per kilogram.

    Namun Kementerian Keuangan belum mencairkan dana penggantian lantaran tidak adanya regulasi pendukung dari Kementerian Sosial.

    Payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial (Permensos) diperlukan sebagai regulasi turunan dari Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.

    "Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program Pemerintah. Tapi dari sisi lain, kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi untuk dasar pembayaran. Itu masalah," kata Tri.

    Bulog berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!