TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan sedikitnya ada tiga pelajaran penting dalam perjalanan ekonomi 2019 yang dapat dipetik sebagai strategi dalam menghadapi penurunan globalisasi dan meningkatnya digitalisasi.
Tiga pelajaran itu diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terus maju. Hal ini disampaikan Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI 2019 di Jakarta, Kamis malam, 28 November 2019.
Pelajaran pertama, sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional. Kedua, peningkatan transformasi ekonomi agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata.
Ketiga, inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital yang didorong untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat.
Pada 2020, kata Perry, BI akan memperluas kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor prioritas termasuk ekspor dan pariwisata. Pendalaman pasar uang akan terus diakselerasi dan instrumen keuangan didorong untuk pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan salah satunya Green Bond bersama pemerintah dan OJK.
Selain itu, sistem pembayaran juga diperluas melalui elektronifikasi penyaluran program sosial, moda transportasi dan operasi keuangan pemerintah di berbagai daerah. Sistem kliring nasional akan diperkuat sehingga menjadi lebih besar, cepat dan murah, termasuk meningkatkan interkoneksi gerbang pembayaran nasional.
"Bank sentral akan melanjutkan kebijakan akomodatif yang telah diambil pada 2019 dengan mencermati kondisi domestik dan global," kata Perry.
Dalam Pertemuan Tahunan BI yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun ini, disampaikan pandangan bank sentral mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan BI. Paparan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia.
Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet kerja, gubernur kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.
ANTARA
