Liburan Akhir Tahun, Sriwijaya Air Optimalkan 10 Pesawat

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Maskapai di Indonesia yang juga menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 yakni Sriwijaya Air. Di seluruh dunia dilaporkan terdapat 350 unit Boeing 737 MAX 8. Saat ini, selain negara juga ada maskapai yang memutuskan untuk melarang pesawat tersebut terbang. Dok.TEMPO/Fahmi Ali

    Maskapai di Indonesia yang juga menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 yakni Sriwijaya Air. Di seluruh dunia dilaporkan terdapat 350 unit Boeing 737 MAX 8. Saat ini, selain negara juga ada maskapai yang memutuskan untuk melarang pesawat tersebut terbang. Dok.TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Grup maskapai Sriwijaya Air masih berjuang memulihkan layanan penerbangan menjelang masa libur panjang akhir tahun ini. Menghadapi potensi lonjakan volume penumpang, Senior Manager Operation Support dan Engineering Sriwijaya Air, Yusri Supii, mengatakan perusahaannya harus mengoptimalkan 10 pesawat yang ada.

    "Tapi itu target mininum, masih ada peluang tinggi untuk menambah jadi 12-13 armada," ujarnya kepada Tempo, Kamis 28 November 2019.

    Menurut Yusri, perusahaan berupaya menjaga kepercayaan pelanggan. Pengguna Sriwijaya Air yang hingga akhir tahun lalu tercatat sebanyak 10 persen dari total pangsa pasar penerbangan domestik, belum termasuk 3 persen yang dikuasai Nam Air. "Kami harus memastikan bisnis dengan online travel agent terus berjalan. Harus ada trust kami terus beroperasi."

    Sriwijaya kini berjalan mandiri setelah sempat menjalin kerja sama manajemen (KSM) dengan Grup Garuda Indonesia. Hubungan yang dibangun kedua pihak sejak November 2018 retak sejak pertengahan tahun ini akibat konflik kepentingan pemegang saham Sriwijaya dengan jajaran manajemen yang diutus Garuda.

    Konflik itu memuncak pada pecah kongsi pada akhir September 2019 yang membuat Garuda menarik layanan perawatan dan perbaikan teknis (maintenance, repair, overhaul/MRO), termasuk mesin pesawat yang disewakan. Sejak itu, Sriwijaya Air hanya mengoperasikan 12 dari sekitar 30 unit pesawat yang dimiliki perusahaan. Lantaran minim suku cadang (spare-part), hanya 10 pesawat Sriwijaya Air yang mengudara pada hari ini. Adapun kapasitas Nam Air belum banyak terpengaruh lantaran hanya melayani rute pendek.

    Menurut Yusri, terdapat 60 persen dari total rute Sriwijaya Air yang frekuensinya harus dipangkas. Secara dinamis, pesawat selalu dirotasi ke rute yang permintaannya paling tinggi. "Jadi sisa 40 persen itu dinamis pemilihannya, tergantung level revenue masing-masing," ucapnya. "Normalnya satu pesawat melayani 6-7 pergerakan per hari."

    Direktur Utama Grup Sriwijaya Air, Jefferson Jauwena, memastikan tak mengajukan penerbangan tambahan pada masa Natal dan Tahun Baru nanti. "Otomatis tak ada ekstra. Volume penjualan juga disesuaikan dengan alat produksi yang ada," ucapnya kepada Tempo.

    Manajemen berfokus pada pemulihan teknis layanan, termasuk kewajiban pembayaran kembali (refund) yang nilainya belum dia sebut. Perusahaan pun mencari rekanan baru setelah tak lagi dilayani tiga anak usaha Garuda; PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), PT Gapura Angkasa, serta PT Aerowisata.

    Direktur Quality, Safety & Security PT Sriwijaya Air, Cecep Cahyana, memastikan aspek keselamatan dijaga meski dengan armada minim. "Kami pastikan semua rute disetujui dari segi keselamatan. Supporting equipment tidak banyak berubah berubah."

    Perawatan pesawat Sriwijaya saat ini ditangani oleh FL Technic, PT Mulya Sejahtera Technology, serta PT Merpati Maintenance Facility (MMF). "Paling tidak untuk heavy check."

    Saat ditelepon Tempo, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, Avirianto, memastikan pemerintah selalu mengawasi kelayakan pesawat yang diterbangkan. "Sudah dicek semua," ucapnya.

    PUTRI ADITYOWATI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.