Hapus IMB dan Amdal, BPN: Untuk Genjot Peringkat Berbisnis

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, 18 Maret 2016 Sementara belanja barang naik 60% (yoy) dibanding periode sama pada 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    Pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, 18 Maret 2016 Sementara belanja barang naik 60% (yoy) dibanding periode sama pada 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    Di samping menghapus perizinan, Himawan mengatakan hal yang menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatkan investasi adalah dengan pemberantasan mafia tanah. Himawan mengatakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan POLRI membentuk Tim Terpadu untuk memberantas mafia tanah.

    Kewenangan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada pencegahan dan pemberantasan mafia tanah adalah dalam urusan administratif termasuk di dalamnya kepastian sumber data. Sedangkan untuk penentuan pidana atau perdata menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN bersinergi, bekerja sama untuk memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat.

    Sebelumnya, ekonom senior Bank Dunia Arvind Jain menyebutkan Indonesia harus memperbaiki banyak hal untuk meningkatkan kemudahan berbisnis seperti penyederhanaan prosedur dan pembayaran pajak. 

    Dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. Peringkat tersebut tidak berubah jika dibandingkan dengan perolehan pada tahun sebelumnya, meski dari perolehan nilai mengalami peningkatan 1,64 poin.

    Salah satu poin evaluasi untuk Indonesia berasal dari indikator memulai usaha (starting a business). Saat ini, proses memulai usaha di Indonesia masih harus melewati 11 prosedur, jauh di atas rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur yang sebanyak 6,5 prosedur.

    Selain itu, di sektor membayar pajak (paying taxes), jumlah pembayaran pajak di Indonesia mencapai 26 jenis per tahun. Sementara itu, rata-rata negara kawasan ada 20,6 jenis pajak.
     
    Penegakan hukum terhadap kontrak (enforcing contracts) merupakan aspek lain yang masih memerlukan banyak perbaikan. Biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk hal ini mencapai 74 persen dari nilai klaim, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata kawasan yaitu 47,2 persen dari nilai klaim. "Pemerintah Indonesia masih perlu melakukan banyak reformasi pada sektor-sektor ini," kata Jain, seperti dikutip dari siaran pers, Ahad, 27 Oktober 2019.
     
    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ashraf Sinclair dan Selebritas yang Kena Serangan Jantung

    Selain Ashraf Sinclair, ada beberapa tokoh dari dunia hiburan dan bersinggungan dengan olah raga juga meninggal dunia karena serangan jantung.