RI Batasi Ekspor Nikel, Asosiasi Produsen Baja Eropa Meradang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tambang nikel PT Aneka Tambang di Pulau Pakal, Halmahera Timur, Maluku Utara, September 2018.

    Tambang nikel PT Aneka Tambang di Pulau Pakal, Halmahera Timur, Maluku Utara, September 2018.

    TEMPO.CO, Brussels - Asosiasi Produsen Baja Eropa atau EUROFER mendukung rencana gugatan oleh Komisi Eropa ke World Trade Organization (WTO) terhadap pembatasan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia. Dukungan disampaikan karena 55 persen dari bahan baku yang dibutuhkan pabrik baja anti-karat di Eropa adalah bijih nikel.

    “Kami menyambut baik bahwa Uni Eropa telah memilih untuk mengambil tindakan melawan Indonesia di WTO, atas dasar pelanggaran terhadap aturan perdagangan,” kata Direktur Jenderal EUROFER, Axel Eggert, dalam keterangan pers di laman resmi mereka di Brussels, Belgia, Jumat, 22 November 2019.

    Kabar soal gugatan Uni Eropa ke Indonesia ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk WTO, Duta Besar Hasan Kleib, di Jakarta, Kamis, 28 November 2019. Hasan mengatakan, Uni Eropa menyampaikan pemberitahuan ihwal gugatan kepada Duta Besar Indonesia di Jenewa, Swiss, enam hari sebelumnya, 22 November 2019.

    Gugatan dilayangkan karena Uni Eropa menilai tiga kebijakan tersebut melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), sebuah perjanjian pendahulu dari WTO. Salah satunya terkait pembatasan ekspor untuk produk mineral, khususnya nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel di Uni Eropa. 

    Keputusan itu diambil pemerintah Indonesia, akhir Oktober 2019. Saat itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan larangan ekspor nikel per 1 Januari 2020. Beberapa hari kemudian, ia beberapa kali mengumpulkan para pengusaha tambang nikel. Mereka pun sepakat, bijih nikel yang selama ini diekspor, akan diolah di smelter dalam negeri.

    Eggert menambahkan, Indonesia saat ini menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.  Sehingga, Indonesia kemudian bertahap melarang ekspor bijih nikel mereka hingga Januari 2020. Eggert menilai Indonesia sengaja menimbun cadangan nikel mereka untuk meningkatkan daya saing industri baja anti karat dalam negeri. 

    Sehingga, Indonesia yang dulunya tidak pernah mengekspor baja ke pasar Eropa pada 2017, kini menguasai hingga 18 persen pada kuartal kedua 2019. “Mereka (Indonesia) memperolehnya dengan cara yang tidak adil,” kata Eggert.

    Ia menegaskan bahwa saat ini ada 200 ribu pekerjaan langsung dan tidak langsung bagi masyarakat Eropa yang berkaitan dengan industri baja anti karat. “Mereka tidak harus menanggung resiko karena adanya aktivitas yang tidak adil dari dari negara lain,” kata Eggert.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.