Airlangga Sebut Program B30 Bisa Hemat Devisa Hingga Rp 112 T

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hasil road test B30 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20.

    Hasil road test B30 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa penerapan program bahan bakar dengan campuran minyak sawit 30 persen alias B30 bisa menghemat devisa. Tak tanggung-tanggung, menurut perhitungannya, penghematan devisa itu bisa mencapai US$ 8 miliar atau sekitar Rp 112 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat.

    "Jadi kalau sekarang dengan program B30 itu kebutuhan kelapa sawit terserap, CPO itu 10 juta kiloliter, berarti penghematan devisa bisa mencapai US$ 8 miliar dan bisa efektif mengurangi defisit neraca perdagangan," ujar Airlangga di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

    ,Penerapan mandatori B30 memang menjadi satu dari sekian program quick win yang disiapkan pemerintah dan harapannya bisa segera diselesaikan. Pemerintah saat ini telah menerapkan mandatori B20 dan akan terus berkembang melalui peta jalan ke B50, B70, hingga B100.

    Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan peta jalan untuk green avtur yang dalam satu tahun bisa menghemat hingga US$ 2 juta atau Rp 26 triliun. "Program ini diharapkan bisa memperbaiki neraca dagang dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas," tutur Airlangga.

    Senada dengan Airlangga, sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk menekan defisit neraca berjalan adalah dengan memaksimalkan pengolahan hasil sumber daya alam, misalnya sawit. Saat ini, Indonesia masih banyak mengekspor minyak sawit dalam bentuk CPO alias minyak sawit mentah.

    Jokowi pun berharap ke depannya produksi minyak sawit bisa dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga, negara tak lagi memusingkan pertentangan akibat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. "Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara kita dibanned, ada diskriminasi produk CPO kita? Ndak, kita pakai sendiri saja," ujar dia.

    Menurut Jokowi, dengan diolahnya minyak sawit dan dikonsumsi di dalam negeri, akan membuat harga komoditas tersebut bisa membaik. "Kan kelihatan nanti harga CPO dalam setahun dua tahun, akan kelihatan," ujar dia.

    Jokowi yakin, kenaikan harga akan seiring dengan kualitas olahan CPO yang dihasilkan. Sehingga petani sawit nantinya akan menikmati harga yang baik.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.