Jokowi: Rancangan Omnibus Law Dikirim ke DPR Desember

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan rancangan omnibus law tentang perpajakan dan penciptaan lapangan kerja bakal diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Desember 2019 dan Januari 2020.

    "Di Desember omnibus law perpajakan, Januari omnibus law untuk cipta lapangan kerja," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Kompas100 CEO Forum di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

    Menurut Jokowi, rencana pemerintah menyatukan puluhan regulasi ke dalam satu undang-undang besar ini untuk memperbaiki iklim investasi. Ia menjelaskan investasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan namun masih ditemui hambatan-hambatan dalam regulasi.

    Jokowi berujar hambatan ini karena banyaknya regulasi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun peraturan-peraturan daerah. "Undang-undang yang kita miliki bukan sesuatu yang gampang diselesaikan karena menyangkut banyak undang-undang,"
    tuturnya.

    Dengan adanya penyatuan undang-undang ini, Jokowi yakin kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia semakin baik. "Tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi-regulasi yang kita miliki," ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan hasil dari omnibus law diharapkan bisa dilihat pada Februari tahun depan, sehingga bisa memudahkan investor yang masuk ke Indonesia.

    Mengenai proses legislasi, Luhut mengatakan pemerintah tengah berkonsolidasi dengan parlemen. Hingga kini, ia mengklaim pemerintah telah didukung 70 persen anggota Dewan.

    "Hanya dua partai politik yang tidak bersama pemerintah terkadang ada perbedaan tapi kita tidak boleh merasa arogan. Kami berusaha tidak melakukan kesalahan, tetapi tentu saja tidak bisa sempurna,” ujarnya Sabtu pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?