Indonesia Jadi Basis Produksi Hyundai, BKPM: Menyerap 3.500 SDM

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Hyundai akan memulai produksi pada 2021, dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun termasuk mobil listrik ke depannya.

    Salah satu alasan Hyundai berproduksi di Indonesia karena memiliki bahan baku bijih nikel yang digunakan untuk baterai lithium-ion sebagai komponen penting kendaraan listrik,

    "Dan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengembangkan industri baterai untuk mobil listrik, seperti di Morowali (Sulawesi Barat). Rencana pengembangan mobil listrik Indonesia disambut baik oleh perusahaan seperti PT  PLN kini sudah menyediakan sembilan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPLU) dan Grab yang telah menyatakan siap bekerja sama dalam penggunaan mobil listrik di Indonesia," ujar Direktur Promosi dan Kawasan BKPM Imam Soejoedi.

    Imam mengatakan beberapa pabrikan baterai kendaraan listrik asal negara-negara di Asia Timur juga sedang didekati oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun fasilitasi produksinya dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi global untuk baterai listrik.

    Penandatanganan MOU antara BKPM dan Hyundai Motor merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke pabrik Hyundai di Ulsan, Korea Selatan.

    Turut menyaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.