Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada penyerahan  penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Hilton, Bandung, Selasa, 19 November 2019). (Foto:Humas Jabar).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Hilton, Bandung, Selasa, 19 November 2019). (Foto:Humas Jabar).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengkritik “surat cinta untuk para buruh tercinta” yang ditulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Obon menegaskan, yang dibutuhkan buruh bukan surat cinta, tapi tindakan nyata untuk memastikan agar mereka sejahtera.

"Karena itu, ketika membaca surat cinta Ridwan Kamil kepada buruh yang di awal kalimatnya menyebut soal keadilan; itu bukan saja menyakiti hati kaum buruh, tetapi juga mempertontonkan ketidakadilan itu sendiri," kata Obon dalam keterangan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Selain anggota dewan, Obon juga menjabat sebagai Wakil Ketua KSPI. Sebagai wakil rakyat, Obon mengingatkan Emil, sapaan Ridwan Kamil, bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan hanya keadilan bagi sekelompok elite, semisal pengusaha dan penguasa.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mempublikasikan surat cinta itu lewat akun instagramnya pada Senin 26 November 2019. Lewat surat itu, Emil menjelaskan kebijakannya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lewat Surat Edaran (SE), bukan Surat Keputusan (SK).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika lewat SK, Emil menilai banyak industri yang tidak sanggup akan kolaps, bahkan kena pasal pidana. Tapi kalau lewat SE, maka industri yang tidak mampu diberi kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruhnya. Cara ini dilakukan agar pabrik tidak lari dari Jawa Barat ke tempat lain.

Di sini lah sumber protes Obon dan KSPI. Mereka menilai akan ada perusahaan tidak menaikkan upah buruhnya karena SE ini, sekalipun sebenarnya mampu. Obon juga menilai pernyataan Ridwan Kamil mengada-ada. "Sampai saat ini mana ada pengusaha di Jawa Barat yang dipenjara gara-gara tidak membayar sesuai UMK?" kata dia

Dia mencontohkan, PT Dada Indonesia, salah satu perusahaan padat karya di Purwakarta, Jawa Barat. Perusahaan tersebut tutup sekalipun sudah membayar upah buruh di bawah upah minimum. Artinya, kata Obon, bukan upah yang membuat perusahaan tutup.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

23 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

23 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

2 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan sosok dan peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto.


Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

2 hari lalu

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers soal Film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

Habiburokhman menyebut Jokowi menjadi sosok yang paling banyak dimintai pendapat oleh calon presiden RI terpilih Prabowo dalam penyiapan kabinet


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

3 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.