Kritik Surat Cinta Ridwan Kamil, Gerindra: Buruh Butuh Aksi Nyata

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada penyerahan  penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Hilton, Bandung, Selasa, 19 November 2019). (Foto:Humas Jabar).

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Hilton, Bandung, Selasa, 19 November 2019). (Foto:Humas Jabar).

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengkritik “surat cinta untuk para buruh tercinta” yang ditulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Obon menegaskan, yang dibutuhkan buruh bukan surat cinta, tapi tindakan nyata untuk memastikan agar mereka sejahtera.

    "Karena itu, ketika membaca surat cinta Ridwan Kamil kepada buruh yang di awal kalimatnya menyebut soal keadilan; itu bukan saja menyakiti hati kaum buruh, tetapi juga mempertontonkan ketidakadilan itu sendiri," kata Obon dalam keterangan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

    Selain anggota dewan, Obon juga menjabat sebagai Wakil Ketua KSPI. Sebagai wakil rakyat, Obon mengingatkan Emil, sapaan Ridwan Kamil, bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan hanya keadilan bagi sekelompok elite, semisal pengusaha dan penguasa.

    Sebelumnya, Ridwan Kamil mempublikasikan surat cinta itu lewat akun instagramnya pada Senin 26 November 2019. Lewat surat itu, Emil menjelaskan kebijakannya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lewat Surat Edaran (SE), bukan Surat Keputusan (SK).

    Jika lewat SK, Emil menilai banyak industri yang tidak sanggup akan kolaps, bahkan kena pasal pidana. Tapi kalau lewat SE, maka industri yang tidak mampu diberi kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruhnya. Cara ini dilakukan agar pabrik tidak lari dari Jawa Barat ke tempat lain.

    Di sini lah sumber protes Obon dan KSPI. Mereka menilai akan ada perusahaan tidak menaikkan upah buruhnya karena SE ini, sekalipun sebenarnya mampu. Obon juga menilai pernyataan Ridwan Kamil mengada-ada. "Sampai saat ini mana ada pengusaha di Jawa Barat yang dipenjara gara-gara tidak membayar sesuai UMK?" kata dia

    Dia mencontohkan, PT Dada Indonesia, salah satu perusahaan padat karya di Purwakarta, Jawa Barat. Perusahaan tersebut tutup sekalipun sudah membayar upah buruh di bawah upah minimum. Artinya, kata Obon, bukan upah yang membuat perusahaan tutup.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?