2 Pekerjaan Rumah Dirut PLN Versi Kementerian BUMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arya Sinulingga. ANTARA/Ismar Patrizki

    Arya Sinulingga. ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski enggan menyebutkan orang yang akan mengisi kursi Direktur Utama PT PLN (Persero), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, orang nomor satu perusahaan setrum itu mempunyai dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ketika telah ditunjuk.

    Pertama adalah harus bisa mencapai keterjangkauan energi baru terbarukan (EBT) dari target pemerintah 23 persen sampai 2025. "Yang pasti masalah energi terbarukan, yang mana  harus didahulukan. karena ini EBT menjadi sesuatu  yang penting," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2019.

    Ia mengungkapkan, bahwa PLN ke depannya harus bisa mengurangi penggunaan batu bara dalam menghasilkan tenaga listrik. Karena itu menjadi tugas penting dari Dirut PLN yang baru nanti.

    Kedua, Arya menuturkan, Dirut PLN yang baru harus bisa menyelesaikan terkait permasalahan yang terjadi seperti mati listrik. Ia menjelaskan, di beberapa daerah masih sering terjadi sering terjadi gangguan distribusi listrik kepada pelanggan. "Bagaimana supaya yang byarpet-byarpet semakin kecil," kata dia.

    Arya juga berharap, bos PLN baru nantinya bisa memperbaiki pelayanan kepada para pelanggan. Sehingga perseroan itu dapat semakin baik ke depannya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Rudiantara akan menempati kursi Direktur Utama PT PLN (Persero). Presiden Joko Widodo telah menyetujui penugasan bekas Menteri Komunikasi dan Informatika itu. "Mudah-mudahan segera dilantik. Yang jelas, saya sudah tanda tangan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 25 November 2019.

    Menurut Pramono, penunjukan nakhoda baru perusahaan setrum pelat merah itu selesai dibahas dalam sidang tim penilai akhir yang diketuai Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Ma’ruf Amin. Presiden ingin ada pembenahan di PLN. “Bolanya sekarang di Menteri BUMN,” ujar Pramono.

    EKO WAHYUDI l VINDRI FLORENTIN

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.