TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero). Harapan besar disematkan kepada pengganti Budi Gunadi Sadikin yang kini menjadi Wakil Menteri BUMN itu untuk memimpin holding tambang.
Erick menyatakan, Budi telah meletakkan pondasi holding industri pertambangan dan bersinergi dengan anggotanya dengan baik. "Saya harap Pak Orias dapat melanjutkan tongkat estafet dan mengejar target-target yang harus dicapai," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin, 25 November 2019. Erick secara khusus menyebutkan tugas Orias untuk menyelesaikan hilirisasi tambang dan membangun perusahaan industri pertambangan kelas dunia.
Dia optimistis Orias mampu bekerja karena pengalamannya yang tak asing di dunia pertambangan. Selain di Freeport, Orias juga menjadi Chief Financial Officer di Inalum. Orias juga familiar dengan perusahaan pelat merah lantaran beberapa kali menduduki jabatan strategis di perusahaan BUMN seperti PT Pelindo II dan PT Pelindo III. Proses transisi pun diperkirakan berjalan tanpa hambatan. Pasalnya Budi Gunadi kini bertugas membina industri pertambangan.
Selain menunjuk Direktur Utama Inalum, Erick juga menetapkan komisaris baru yang akan menggantikan Fajar Harry Sampurno. Kursi itu kini diserahkan kepada Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Namun hingga saat ini pemerintah belum kunjung menunjuk Komisaris Utama untuk Inalum.
Orias menyatakan siap melanjutkan program-program kerja Inalum sebagai pemimpin anggota holding lainnya yaitu PT Antam Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Freeport Indonesia. Dia menyatakan segera menggelar rapat dengan jajaran direksi untuk menentukan program ke depan. Salah satu tugas yang menjadi perhatian utamanya adalah aksi akuisisi saham salah satu produsen nikel, PT Vale Indonesia. "Transaksi dengan Vale akan kita selesaikan," ujarnya.
Inalum rencananya akan membeli 20 persen saham Vale Indonesia sebagai dampak perpanjangan Kontrak Kerja perusahaan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2025. Direktur Inalum, Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaan telah menganggarkan dana sebesar US$ 500 juta. "Harga valuasinya akan di bawah itu," kata dia.
Dana tersebut berasal dari sindikasi perbankan. Tiga bank yang digandeng Inalum adalah Bank Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank Mandiri, dan Bank CNB. Ogi menuturkn kedua belah pihak telah berkomitmen dan targetnya pada Juni tahun depan akuisisi bisa rampung.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menyatakan tugas berat menanti Orias. Sebagai pemimpin holding pertambangan, Orias dinilai perlu memperjuangkan hak BUMN untuk mengelola tambang di dalam negeri.
Dalam konteks tambang batubara misalnya, Undang-Undang Minerba menyatakan BUMN berhak mengelola tambang dari perusahaan pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang habis masa kontrak. Namun beleid ini hendak direvisi hingga PKP2B bisa otomatis mengelola lahannya usai perpanjangan kontak. "Mestinya pimpinan holding tambang proaktif untuk memperjuangkan supaya bisa menguasai lahan yang kontraknya berakhir," katanya.
Marwan juga menyoroti masalah hilirisasi tambang yang tersendat bertahun-tahun. Menurut dia, BUMN perlu mengakusisi saham sejumlah perusahaan smelter, baik yamf sudah berdiri maupun yang akan dibangun, sebagai bentuk pengawasan. Minimal, 15-20 persen saham mereka menjadi milik perusahaan pelat merah. "Terutama untuk logam strategis," katanya.
