TEMPO.CO, Jakarta - The Boeing Company, perusahaan yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang dikabarkan berminat bekerja sama dengan Indonesia. Khususnya dalam membangun Maintenance, Repair, Overhaul/MRO, yang juga dikenal industri bengkel pesawat.
"Memang mereka menginginkan adanya kerja sama di industri aviasi kita khususnya MRO, terkiat reparasi pesawat udara," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan Muhri Kemendag di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2019.
Kasan melanjutkan, minat Boeing tersebut juga sejalan dengan rencana Kemendag khusunya dalam mencapai target nilai perdagangan dalam 5 tahun ke depan. Kemendag menargetkan nilai perdagangan bisa mencapai US$ 60 miliar.
Adapun pemerintah saat ini telah melonggarkan kebijakan impor komponen pesawat. Pelonggaran tersebut dilakukan dengan memberikan bea masuk sebesar 0 persen bagi impor komponen. Harapanya, hal ini bisa mendorong industri aviasi khususnya bengkel atau reparasi pesawat.
Ketua Indonesia Aircraft Maintenance Service Association (IAMSA) Rowin Hardjoprakoso Mangkoesoebroto mengatakan potensi bisnis bengkel pesawat di Indonesia menembus US$ 1 miliar. Namun, nyatanya belum terserap di seluruh pasar domestik.
"Nilai potensial bisnis yang ada untuk pangsa pasar Indonesia mencapai US$ 1 miliar, tapi baru bisa diserap sebanyak 45 persen," kata Rowin dalam sambutanya dalam acara AMROI 2019 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2019.
Menurut dia, selama lima tahun terakhir permintaan pasar terhadap keberadaan bengkel pesawat terus meningkat. Kendati demikian, permintaan pasar belum bisa diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas keberadaan bengkel pesawat.
Rowin menuturkan belum terserapnya seluruh potensi pasar tersebut salah satunya terkendala adanya lahan. Dia mengatakan selama ini semua penguasaan lahan bandar udara lebih banyak dikelola negara. Sedangkan sedikit sekali yang bisa dikelola swasta.
Karena itu, sewa lahan atau bahkan kepemilikan untuk bisnis bengkel pesawat menjadi sangat krusial. Hal itu, yang kini terus diperjuangkan oleh pemerintah supaya ada relaksasi terkait hal ini. "Tentu harapan kami supaya kesempatan membuka MRO baru maupun perluasan bisa dipermudah," kata Rowin.