"

Importir AS Minta Kemendag Lobi Trump Soal Bea Masuk Baja

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan importir asal Amerika Serikat (AS), ATI Metals meminta bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melobi Pemerintah Amerika Serikat dibawah Donald Trump. ATI Metals, meminta Kemendag untuk melobi supaya bea impor masuk baja 25 persen bagi produk baja Indonesia dihapuskan.

"Mereka sangat berharap lobi itu didukung oleh kami karena ini kan saling menguntungkan, baik industri di AS lewat ATI Metals dan produsen baja slab dari Indonesia," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan Muhri di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2019.

Permintaan perusahaan tersebut disampaikan oleh ATI Metals ditengah-tengah pertemuan Kemendag dengan United States Department of Commerce/USDOC atau Kementerian Perdagangan AS. Kemendag sebelumnya pada 16-21 November 2019 mengelar kunjungan ke AS.

Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Dala kunjungan tersebut, Kemendag khusus membahas persoalan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau fasilitas pembebasan bea masuk atau 0 persen.

Kasan menjelaskan, ATI Metals mendapat pasokan baja slab dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang ada di Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini, merupakan perusahaan patungan dari tiga investor asal China, yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi.

Setiap tahun, ATI Metals bisa mengimpor sebanyak 300 ribu ton baja slab dari Indonesia. Selama setahun nilai impor perusahaan asal AS tersebut mencapai US$ 600 juta. Namun, saat ini impor baja ATI Metals dari Indonesia tersebut mesti dikenai bea masuk 25 persen.

Karena itu, ATI Mentals mengajukan kepada Pemerintah AS untuk tidak mengenakan bea masuk impor baja dengan dua opsi. Opsi pertama, supaya pemerintah AS tidak mengenakan bea masuk sebanyak 300 ribu ton impor baja slab tersebut.

Opsi kedua, jika tidak diperbolehkan, ATI Metals meminta supaya sebanyak 150 ribu ton dari total 300 ribu ton selama setahun tidak dikenai bea impor. Jika hanya 150 ribu ton, ATI Metals siap untuk membayar sisanya sebanyak 150 ribu untuk dikenai bea masuk 25 persen.

"Mereka sebelumnya sudah mengajukan tetapi ditolak. Proposalnya adalah meminta atau exemption tarif 25 persen dengan jumlah minimal 150 ribu ton, atau 300 ribu ton dengan bebas tarif," kata Kasan.

Kendati demikian, tak ada upaya penambahan jumlah volume impor baja slab dari Indonesia oleh ATI Metals. Jumlahnya, tetap sebanyak 300 ribu ton/tahun.








Wamendag Optimistis Keketuaan Indonesia Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

1 jam lalu

Wamendag Optimistis Keketuaan Indonesia Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

Penandatanganan Protokol Perubahan Kedua Pembentukan Kawasan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru .


Kementerian Perdagangan Bangun Konektivitas Pasar ASEAN

1 jam lalu

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan pasar ASEAN. Banyak ragam produk UMKM yang dipamerkan selama perhelatan yang digelar pada 20-23 Maret 2023
Kementerian Perdagangan Bangun Konektivitas Pasar ASEAN

Pelaku UMKM berharap, AEM mampu menjadi ajang untuk mengenalkan produknya lebih luas


Mendag Zulkifli Resmikan Pasar Rakyat dan Tematik di Mojokerto

17 jam lalu

Mendag Zulkifli Resmikan Pasar Rakyat dan Tematik di Mojokerto

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam revitalisasi pasar rakyat di Indonesia.


Kemendag Kaji Maladministrasi Bappebti soal Perizinan Bursa Berjangka

19 jam lalu

Jerry Sambuaga di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pelantikan wakil menteri 2019-2024, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Kemendag Kaji Maladministrasi Bappebti soal Perizinan Bursa Berjangka

Kemendag akan mengkaji temuan Ombudsman mengenai Bappebti yang terbukti melakukan maladministrasi dalam proses permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka.


Kemendag Kembali Musnahkan Pakaian Bekas Impor

1 hari lalu

Kemendag Kembali Musnahkan Pakaian Bekas Impor

Sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar pakaian bekas asal impor dimusnahkan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo.


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

2 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Hippindo: Pakaian Bekas Impor Mematikan Toko yang Menjual Merek Global

2 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Hippindo: Pakaian Bekas Impor Mematikan Toko yang Menjual Merek Global

Penolakan masuknya barang-barang bekas dari luar itu bukan hanya permasalahan thrifting, tapi penyelundupan impor pakaian bekas secara ilegal.


Mendag: Harga Bapok Secara Umum Stabil, Stok Aman

3 hari lalu

Mendag: Harga Bapok Secara Umum Stabil, Stok Aman

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga bapok, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).


Terkini: Menteri Zulkifli Hasan Dinilai Gagal Lindungi Pasar Domestik, Kebijakan Jokowi Larang Impor Baju Bekas Dianggap Terlambat

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (15 Maret 2023).
Terkini: Menteri Zulkifli Hasan Dinilai Gagal Lindungi Pasar Domestik, Kebijakan Jokowi Larang Impor Baju Bekas Dianggap Terlambat

Bisnis terkini. Partai Buruh nilai Menteri Zulkifli Hasan gagal lindungi pasar domestik, kebijakan Jokowi larang impor baju bekas dianggap telat.


Partai Buruh Nilai Menteri Zulkifli Hasan Gagal Melindungi Pasar Domestik dari Serbuan Baju Bekas Impor

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melihat 730 bal pakaian, sepatu dan tas bekas yang diduga asal impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau, 17 Maret 2023. Mendag Zulkifli Hasan menegaskan pakaian, sepatu dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Foto : Biro Humas Kemendag
Partai Buruh Nilai Menteri Zulkifli Hasan Gagal Melindungi Pasar Domestik dari Serbuan Baju Bekas Impor

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dicopot karena dianggap tidak bisa melindungi pasar dari baju bekas impor