TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini secara resmi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Budi Gunadi Sadikin dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono menjadi komisaris PT Pertamina. Kementerian ingin mereka yang ditunjuk benar-benar menjalankan fungsi komisaris sebagai pengawas Pertamina.
“Kami ingin fungsi ini benar-benar dijalankan,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.
Dengan demikian, kata Arya, fungsi pengawasan yang selama ini masih di Kementerian BUMN bisa dialihkan ke komisaris. Cara ini dianggap sebagai salah satu bentuk penguatan komisaris. Khusus untuk Pertamina, kata dia, ada tugas khusus yang diemban komisaris. Tapi Arya tak menjelaskan detail soal ini.
Penetapan pengurus baru Pertamina resmi dilakukan hari ini di RUPS Pertamina. Mereka yang mengisi jabatan baru di Pertamina adalah Ahok sebagai komisaris utama, Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama, dan Komisaris Jenderal Condro Kirono sebagai anggota dewan komisaris. Terakhir Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan.
Menurut Arya, ada sejumlah pekerjaan rumah utama yang ditugaskan ke para pejabat baru ini. Utamanya yaitu untuk mengurangi impor BBM. “Bisa dilakukan dengan berbagai cara, apakah itu kilang, B30, atau energi terbarukan,” kata dia.
Juru bicara PT Pertamina Fajriyah Usman mengatakan kementerian meminta para pejabat baru untuk membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik. “Agar membawa Pertamina tetap menjadi global player,” kata dia.
Akan tetapi, Fajriyah tidak mau merinci tugas spesifik apa yang ditugaskan kementerian kepada para pejabat baru di Pertamina. “Nanti bisa ditanya langsung ke yang bersangkutan,” ujarnya.
