Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. "Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah stop yang seperti itu," ucapnya.
Adapun ketiga, Presiden meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar diperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa mendatang.
Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan mengelola anggaran terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020.
Berdasarkan nota keuangan APBN 2020, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Angka itu naik bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2019 sebesar Rp 106,1 triliun. Adapun pada 2018, belanja pertahanan negara mencapai Rp 107,7 triliun. Meski demikian, anggaran Kementerian Pertahanan tetap tercatat menjadi yang paling tinggi untuk beberapa tahun terakhir.
Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan digadang-gadang dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta perawatannya. Sedangkan lainnya dipakai untuk biaya operasional hingga sarana-prasarana di area-area remote, seperti di pangkalan militer Sorong, Papua.
Anggaran Kementerian Pertahanan bahkan tercatat lebih besar daripada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR. Pada 2020, Kementerian PUPR hanya memperoleh Rp 120,2 triliun. Secara keseluruhan, belanja APBN 2020 dipatok Rp 2.540,4 triliun. Sedangkan pendapatan negara diperkirakan Rp 2.233,3 triliun.
BISNIS | FRANCISCA CHRISTY
