TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada kebocoran di belanja alat utama sistem senjata atau alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak. Prabowo juga memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan.
"Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran," kata Dahnil di Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Dahnil menjelaskan, sejak awal Menteri Prabowo telah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi kementerian itu untuk tidak bermain-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.
Pernyataan ini merespons pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir pekan lalu saat menggelar rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata di Kantor Presiden. Saat itu ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudera dan benua harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang disegani di kawasan Asia Timur.
"Karena itu, kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," kata Jokowi, Jumat, 22 November 2019.
Jokowi juga menekankan tiga hal. Pertama, peta jalan pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas mulai dari hulu ke hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.
