Ahok Akan jadi Komut Pertamina, Ini Pesan Ketua Panitia Reuni 212

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama. Instagram/@Basukibtp

    Basuki Tjahaja Purnama. Instagram/@Basukibtp

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Masyhur menyebutkan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris BUMN dalam reuni akbar yang digelar pada 2 Desember mendatang. "Enggak masalah kalau itu (pemerintah mengangkat Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina)," kata Awit saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.

    Pasalnya, menurut Awit, kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok dianggap sudah selesai. Dengan begitu, Alumni 212 pun tidak mempermasalahkannya.

    Awit hanya berpesan, yang terpenting Ahok setelah menjadi pejabat negara Ahok tak menyinggung masalah agama. "Yang penting jangan singgung masalah agama lagi. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami sudah tidak ada urusan ke sana," ujarnya.

    Pernyataan Awit merespons pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. "Insya Allah sudah putus dari Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat lalu.

    Dalam undangan yang disebar di media sosial, acara Reuni 212 menggunakan tajuk Munajat dan Maulid Akbar #ReuniMujahid212. Acara akan dimulai dengan Shalat Tahajud dan Subuh berjamaah pada 2 Desember 2019.

    Aksi 212 pertama kali digelar 2016 terkait desakan untuk dilakukan pemidanaan terhadap Ahok yang dituduh menista agama. Tuduhan itu ditujukan kepada Ahok saat kontestasi pilkada yang tengah diikuti bersama rivalnya, Anies Baswedan. Tahun ini adalah tahun ketiga Reuni Akbar 212 digelar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.