"

Ahok Komut Pertamina, Sebelumnya Diisukan Akan Isi Jabatan Ini

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Selain nama Ahok, sejumlah posisi bos BUMN juga diumumkan. TEMPO/Subekti
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Selain nama Ahok, sejumlah posisi bos BUMN juga diumumkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hampir dua pekan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer diberitakan bakal menjabat di badan usaha milik negara (BUMN), pada Jumat lalu kepastian posisi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut semakin jelas.

Hal itu ditegaskan oleh pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Pertamina). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng yang menjadi Komisaris Utama (Komut) perusahaan pelat merah itu sejak Mei 2015.

Sebelum ditunjuk sebagai Komut Pertamina, ada yang menyebut pria kelahiran 29 Juni 1966 bakal menempati salah satu pos direksi di lingkungan BUMN. Selain Pertamina, Ahok sempat dikira-kira akan menempati pos di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Bahkan, dirinya mengaku sempat ditanya-tanya  terkait dengan Sarinah, Krakatau Steel, dan perusahan pelat merah lainnya saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Sejak bebas dari tahanan Mako Brimob atas kasus penodaan agama, Ahok kerap diisukan bakal mengisi sejumlah jabatan di lembaga maupun pemerintahan. 

Setidaknya, kabar jabatan yang bakal diemban Ahok dan sempat beredar di ranah publik antara lain :

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tak lama setelah bebas dari masa tahanan, banyak publik, terutama di media sosial yang membicarakan Ahok untuk mengisi jabatan sebagai Ketua KPK. Apalagi, saat itu tengah berlangsung proses penjaringan komisioner KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nama Ahok mungkin satu di antara sekian banyak daftar nama calon menteri yang sempat berseliweran saat Presiden Joko Widodo tengah menyusun kabinet. Nama Ahok muncul sebagai salah satu calon menteri Jokowi. Karakternya yang keras dan pernah mengelola birokrasi, dianggap cocok dengn jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dewan Pengawas KPK

Setelah proses pemilihan komisioner KPK berakhir dan muncul revisi UU KPK yang mengatur adanya jabatan dewan pengawas, publik langsung mengaitkan nama Ahok sebagai salah satu sosok yang layak dipilih. Ahok sendiri tidak ambil pusing dengan kabar yang dianggapnya sebagai berita palsu atau hoaks.

BISNIS








PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

2 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

NasDem menilai perbandingan antara kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan Wali Kota Surabaya tak seimbang.


Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej Sebut Aduan IPW Tendensius

4 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Pria yang lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej itu tak mau berkomentar terkait materi klarifikasi yang dijalaninya di Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Senin. TEMPO/Imam Sukamto
Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej Sebut Aduan IPW Tendensius

Wamenkumham menyatakan aduan IPW terhadap dirinya tendensius mengarah ke fitnah.


PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

4 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

PDIP sebut kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya hanya menyadarkannya bahwa Ibu Kota Jawa Timur itu lebih baik dari Jakarta.


Wamenkumham Tak Akan Laporkan IPW: Fungsi Mereka sebagai Kontrol Sosial

6 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Wamenkumham Tak Akan Laporkan IPW: Fungsi Mereka sebagai Kontrol Sosial

Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hierij menegaskan tidak akan melaporkan balik Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas tuduhan gratifikasi Rp 7 Miliyar


Wamenkumham Sebut Asisten Pribadinya Bukan ASN

6 jam lalu

Asisten Pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Aspri Wamenkumham) Yogi Arie Rukmana memberi keterangan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023. ANTARA/Putu Indah Savitri
Wamenkumham Sebut Asisten Pribadinya Bukan ASN

Wamenkumham mengklarifikasi soal status dua orang yang disebut IPW sebagai penerima uang gratifikasi Rp 7 miliar.


Bantah Terima Gratifikasi, Wamenkumham Tak Berencana Melaporkan Balik IPW

6 jam lalu

Asisten Pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Aspri Wamenkumham) Yogi Arie Rukmana memberi keterangan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023. ANTARA/Putu Indah Savitri
Bantah Terima Gratifikasi, Wamenkumham Tak Berencana Melaporkan Balik IPW

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan tak akan melaporkan balik IPW meskipun membantah tudingan menerima gratifikasi Rp 7 miliar.


Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej Selesai Jalani Klarfikasi Dugaan Gratifikasi Sebesar Rp 7 Miliar

6 jam lalu

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi keterangan perihal laporan dugaan penerimaan gratifikasi lewat asisten pribadinya. TEMPO/Farrel Fauzan
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej Selesai Jalani Klarfikasi Dugaan Gratifikasi Sebesar Rp 7 Miliar

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan menjelaskan soal tudingan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.


Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang Diperiksa KPK Besok

7 jam lalu

Istri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, Vidya Piscarista. (Foto: Instagram)
Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang Diperiksa KPK Besok

KPK akan meminta klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra besok


Soal 15 Senpi dari Rumah Dito Mahendra, Polri: Sedang Kami Dalami

7 jam lalu

Pihak swasta Mahendra Dito Sampurno, seusai menjalani pemeriksaan, setelah tiga kali mangkir untuk memenuhi panggilan penyidik, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. Mahendra merupakan pelapor dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani yang menjadikan tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
Soal 15 Senpi dari Rumah Dito Mahendra, Polri: Sedang Kami Dalami

KPK telah menyerahkan 15 senjata api yang mereka temukan saat menggeledah rumah Dito Mahendra.


Wamenkumham Penuhi Pemeriksaan KPK soal Tudingan Gratifikasi Rp 7 Miliar

8 jam lalu

Wamenkumham Eddiy Hierij tiba di KPK untuk diperiksa terkait laporan dana Rp7 miliar melalui asprinya. TEMPO/ Farrel Fauzan
Wamenkumham Penuhi Pemeriksaan KPK soal Tudingan Gratifikasi Rp 7 Miliar

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej akan diklarifikasi soal dugaan gratifikasi yang dilaporkan Sugeng Teguh Santoso.