Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2020, Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Naik jadi Rp 1.680 T

image-gnews
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara workshop go public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 160 wajib pajak berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di delapan kantor wilayah DJP di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara workshop go public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 160 wajib pajak berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di delapan kantor wilayah DJP di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak pada 2020 dapat mencapai Rp 1.680 triliun. Angka itu naik Rp 123 triliun dari target tahun ini, yakni Rp 1.557 triliun.

“Target pendapatan pajak 2020 akan diperjuangkan. Duit pajak ini nantinya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto di kantornya, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.

Peni optimistis kementeriannya akan mencapai realisasi pajak dengan nilai yang diharapkan meski penerimaan pajak negara tengah mengalami tekanan. Saat ini, pendapatan pajak terhitung hanya tumbuh 1,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Oktober, pendapatan pajak negara hanya mencapai Rp 1.173,9 triliun. Angka ini setara dengan 65,7 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2019. Beberapa subsektor pendapatan pajak bahkan tercatat mengalami kontraksi.

Peni mengatakan, untuk menggeber pendapatan pajak, negara tengah melakukan reformasi perpajakan. “Kami melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis, IT, semuanya,” tuturnya.

Ia mengimbuhkan, negara juga sedang mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak bakal didorong untuk tertib melaporkan pajak tahunannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila ditilik dari data Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak penduduk Indonesia pada 2018 tergolong rendah. Angka kepatuhan yang tercatat di kementerian hanya mencapai 68-70 persen. “Ini baru kepatuhan formal. Belum lagi kepatuhan material,” ujarnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, mengatakan peningkatan penerimaan pajak bisa dilakukan dengan memperkuat basis data melalui single identity number atau SIN. SIN bakal mendorong rasio pajak naik menjadi 16-19 persen.

"Rasio pajak akan naik menjadi 16-19 persen. Karena dengan sistem itu, semua nanti akan pengakuan dosa bersama. Anda akan ngaku semua sehingga mengurangi korupsi secara sistem," ujar Hadi saat ditemui di tempat yang sama.

Menurut Hadi, sejumlah negara telah berhasil mendongkrak penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dengan penguatan basis data SIN. Negara-negara yang ia maksud ialah Malaysia, Amerika Serikat, dan Inggris.

MONICHA Y. SUKU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

1 jam lalu

Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.


Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

3 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki memberi sambutan pada pameran Panggung Karya Nusantara di Sarinah, Jakarta, Jumat 24 November 2023. Panggung Karya Nusantara tahun 2023 akan mengangkat tema besar
Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi kabar soal rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

1 hari lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku.


12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

1 hari lalu

Gedung OJK. Google Street View
12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

Lembaga independen ini didirikan saat kepemimpinan Presiden SBY berdasarkan UUg No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apa tugasnya?


Pemkot Depok Adakan Penghapusan Denda Pajak PBB-P2 pada 1-10 Desember

1 hari lalu

Ilustrasi kantor pelayanan pajak. TEMPO/Tony Hartawan
Pemkot Depok Adakan Penghapusan Denda Pajak PBB-P2 pada 1-10 Desember

Program bertajuk Gebyar Pajak Daerah ini menyediakan berbagai hadiah untuk para wajib pajak di Depok yang melunasi kewajibannya


APBN 2024 Antisipasi Dinamika Ekonomi Global

2 hari lalu

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu RI, Dewi Puspita, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, dan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, di acara Ngobrol Tempo bertemakan
APBN 2024 Antisipasi Dinamika Ekonomi Global

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebikan Finansial (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita, mengatakan, asumsi yang digunakan dalam APBN 2024 adalah tumbuh 5,2 persen dan pada inflasi sekitar 2,8 persen.


Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

2 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

Mahfud MD singgung korupsi pajak melaratkan masyarakat, sebelumnya dia membongkar 7 modus korupsi pajak. Apa saja?


Mahfud MD Singgung Soal Korupsi Pajak, Sebelumnya Transaksi Gelap di Kementerian Keuangan

2 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Soal Korupsi Pajak, Sebelumnya Transaksi Gelap di Kementerian Keuangan

"Kenapa rasio pajak kita rendah? Karena ada korupsi," kata Menkopolhukam Mahfud MD, yang tengah maju sebagai cawapres Ganjar Pranowo.


Realisasi Belanja Negara Turun 4,7 Persen, Ini Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan baju adat Soe dari Timor Tengah Selatan saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. Baju ini berhasil menjadi baju adat terbaik dan mendapatkan hadiah berupa sepeda dari Presiden Jokowi. Instagram
Realisasi Belanja Negara Turun 4,7 Persen, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2023 amblas sebesar 4,7 persen yoy. Apa sebabnya?


APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ekonom: Fiskal Masih Aman tapi...

2 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ekonom: Fiskal Masih Aman tapi...

APBN per Oktober 2023 tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB. Bagaimana pendapat ekonom soal ini?