Ada Omnibus Law, Investor Harus Tetap Tunduk Aturan B to B

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis

    Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis "Invest Indonesia" di Seoul, Korea Selatan, yang digelar KBRI Seoul pada Jumat, 20 September 2019. [KBRI Seoul]

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan Omnibus Law ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 Desember 2019, sebelum masa reses. Meski sudah ada Omnibus Law dan kemudahan berinvestasi, investor tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dengan skema Business-to-Business (B to B).

    Menurut Luhut, yang termasuk di dalam aturan B to B antara lain  patuh terhadap hukum lingkungan, mengikuti standar lingkungan regional dan global, mendidik tenaga kerja lokal, serta membantu pengembangan kapasitas masyarakat sekitar lokasi investasi.

    Omnibus Law sendidi kini diyakini dapat mendorong  investasi di Tanah Air. Seperti diketahui, Omnibus Law ini akan mengubah banyak Undang-Undang (UU) yang masih tumpang tindih dan menjadi penghambat bisnis di Indonesia.

    “Karena kami mengerti dan belajar, ini adalah salah satu masalah, kami identifikasi, kemudian kami atasi masalahnya," kata Luhut dalam keterangan resmi pada Sabtu 23 November 2019. 

    Luhut menjelaskan pemerintah sudah melakukan pendalaman mengenai bagaimana cara mengatasi macetnya investasi. Melalui kajian selama enam bulan lamanya, pemerintah menyimpulkan, salah satu solusi untuk investasi adalah Omnibus Law

    Diharapkan, hasil dari Omnibus Law sudah dapat dilihat pada Februari 2020, sehingga memudahkan investor di Indonesia. 

    Luhut menuturkan lewat konsolidasi yang dilakukan dengan DPR, saat ini, sebagian besar pemahaman di DPR tentang Omnibus Law sudah sejalan dengan pemerintah. Dia menambahkan hanya ada dua partai politik yang tidak berkoalisi dengan pemerintah.  "Tapi kita tidak boleh merasa arogan. Kami berusaha tidak melakukan kesalahan, tetapi tentu saja tidak bisa sempurna,” ucap Luhut.

    CAESAR AKBAR | BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.