TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menilai dipindahkannya urusan investasi kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertujuan agar mempermudah modal yang masuk ke Tanah Air.
"Mungkin Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) memiliki pertimbangan untuk memudahkan karena Pak Luhut terkenal bisa make it happen, membuat sesuatu terjadi," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 22 November 2019.
Ia mengatakan menteri-menteri seperti Luhut memang dibutuhkan. Sebab, menurut dia, bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu adalah seorang eksekutor, bukan hanya perencana. "Itu mungkin pertimbangan Pak Jokowi mengapa investasi dimasukkan ke maritim."
Dari sudut pandang pengusaha pun, Johnny menilai pemilihan itu sudah tepat. Sebab, pada prinsipnya pengusaha hanya ingin kemudahan berusaha. "Prinsipnya gini kami mau berusaha, kok berusaha susah banget, gitu aja konsep berpikirnya," kata dia. "Beliau menurut saya yang bisa make it happen, pokoknya segalanya harus bisa."
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 24 Oktober 2019.
Perpres ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Saat ini Menko Maritim dan Investasi dijabat oleh Luhut Pandjaitan.
“Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi,” bunyi Pasal 2 Perpres ini seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa, 5 November 2019.
Pada lain kesempatan, ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik ihwal tugas pokok dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Investasi, menurut dia, merupakan wewenang di Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian.
"Kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Tidak juga, kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Tak hanya itu. Dari pengamatan Faisal, Luhut mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tapi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," kata Faisal.
CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI
