Kementerian BUMN Pastikan Pertamina Bakal Gelar RUPS, Ahok Masuk?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arya Sinulingga (kiri) dan Yadi Hendriana. ANTARA/Ismar Patrizki

    Arya Sinulingga (kiri) dan Yadi Hendriana. ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) bakal digelar dalam waktu dekat. Jika sesuai rencana, RUPS Pertamina bakal digelar akhir November 2019 atau awal Desember 2019.

    Kabar rencana RUPS Pertamina tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Dia mengatakan keputusan ini diambil karena waktunya telah mendekati akhir tahun.

    "Pertamina kami harapkan secepatnya. Kalau bisa minggu depan akhir bulan ini, karena waktunya sudah mepet. Tapi kalau masih ada yang menghambat berarti bulan depan," kata Arya kepada sejumlah media ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat 22 November 2019.

    Arya juga membenarkan bahwa dalam RUPS tersebut, salah satu mata acara agendanya adalah perombakan direksi dan komisaris. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan lebih lanjut siapa saja direksi dan komisaris yang bakal dirombak maupun masuk.

    Terkait nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang santer dilaporkan bakal masuk ke jajaran petinggi Pertamina, Arya tak membantah maupun membenarkan. Dia hanya membenarkan bahwa bakal ada perombakan susunan direksi dan komisaris.

    "Saya tidak bilang posisi direktur utama yang diganti atau tidak, saya hanya sampaikan ada perubahan sususan direksi dan komisaris," ujar Arya.

    Selain Pertamina, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum bakal mengelar RUPS. Kendati demikian, dia mengatakan tak ada mata acara pergantian susunan direksi maupun komisaris terkait Inalum. Kegiatan RUPS Inalum dilakukan untuk perubahan anggaran dasar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.