Kucurkan Dana 115 Triliun, Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Dibenahi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak layanan BPJS Kesehatan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung, 15 November 2019. Hasil inspeksi Jokowi, pengguna kartu JKN di RSUD Abdul Moeloek didominasi peserta mandiri atau di luar pembiayaan negara atau daerah. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak layanan BPJS Kesehatan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung, 15 November 2019. Hasil inspeksi Jokowi, pengguna kartu JKN di RSUD Abdul Moeloek didominasi peserta mandiri atau di luar pembiayaan negara atau daerah. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Rp 115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga tahun 2018.

    "Belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah ada 37 juta (jiwa) dan anggota TNI/Polri 17 juta (jiwa). Artinya yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa," kata Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Program Kesehatan Nasional yang dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Ini angka yang sangat besar. Saya minta manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki."

    Dari laporan terakhir yang diterima, kata Jokowi, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta dari tadinya 133 juta pada 2014. "Dari jumlah keseluruhan itu, 96 juta adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan pemerintah, yang iurannya dibantu," ucapnya.

    Ke depan, Jokowi meminta agar orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit tapi menekankan pada pencegahan dan promotif. "Karena itu saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," kata dia.

    Jokowi pun meminta agar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengenai pembagian wilayah institusi yang menangani kesehatan. "Menurut saya, urusan BPJS adalah urusan kesehatan individu, kemudian BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) urusan kesehatan keluarga," tutur Jokowi.

    Kemudian Kementerian Kesehatan, kata Jokowi, untuk kesehatan masyarakat tapi kemudian semua dikoordinir Kementerian Kesehatan. "Sehingga jelas kalau ada hal-hal berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana lempar sini," ucapnya.

    Jokowi juga meminta agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan dipangkas. "Harus dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah.

    Dari laporan yang Jokowi terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung impor. "Ini sudah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," kata dia. 

    Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan agar skema insentif bagi penelitian-penelitian diperbesar. "Riset-riset yang menghasilkan temuan obat kesehatan terbaru dengan harga kompetitif yang mengganti produk-produk impor, tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.