TEMPO.CO, Jakarta - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar tidak mengusik status teluk yang berada di kawasan Bali Selatan. Sebelumnya Menteri Edhy menyebukan, akan melakukan kajian terkait hal itu.
“Kalau rencana reklamasi ini (Teluk Benoa) dimuluskan oleh menteri Edhy, saya pastikan bahwa gerakan rakyat akan melawannya,” kata koordinator ForBALI I Wayan Suardana, Kamis, 21 November 2019.
Pria yang akrab disapa Gendo ini menerangkan, Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 ketika dipimpin oleh Edhy Prabowo pernah menerbitkan rekomendasi reklamasi Teluk Benoa agar dihentikan secara permanen.
Namun, lanjut Gendo, hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. “Rekomendasi itu mengikat secara moral politik menteri Edhy,” ujarnya.
ForBALI menyesalkan rencana Menteri Edhy Prabowo yang akan mengkaji ulang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa. “Saya berharap Ia (menteri Edhy) menghargai dirinya sendiri, dengan menjalankan secara konsisten rekomendasi yang pernah dibuat di Komisi IV DPR RI,” ujar Gendo.
Gendo berharap, Edhy mendorong upaya perluasan kawasan konsevasi karena perairan Indonesia, terutama pesisirnya sedang mengalami eksploitasi secara besar-besaran. “Harusnya laut dijaga dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal mengkaji ulang kebijakan pembatasan reklamasi Teluk Benoa di Bali yang sebelumnya dirancang oleh Susi Pudjiastuti. Edhy mengatakan bakal mendengar ulang masukan dari stakeholder dan masyarakat pada Selasa, 29 Oktober 2019.
Meski sudah memenuhi syarat administrasi, Edhy mengatakan reklamasi Teluk Benoa sampai saat ini masih menuai protes oleh sejumlah kelompok masyarakat. Meski demikian, Edhy belum menjelaskan secara gamblang ihwal arah kebijakan kementeriannya terhadap reklamasi di Teluk Benoa ke depan.
