Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Posisi Ahok Anggota Partai Disorot, Disebut Rawan Kepentingan

image-gnews
Puput Nastiti Devi bersama suami Basuki Tjahaja Purnama saat gala premier film Bumi . Manusia. Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terlihat berbincang dengan Hanung Bramantyo, selaku sutradara film, dan Zaskia Adya Meccca, istri Hanung Bramantyo. Instagram.com/@puput_nastitii
Puput Nastiti Devi bersama suami Basuki Tjahaja Purnama saat gala premier film Bumi . Manusia. Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terlihat berbincang dengan Hanung Bramantyo, selaku sutradara film, dan Zaskia Adya Meccca, istri Hanung Bramantyo. Instagram.com/@puput_nastitii
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai anggota partai politik menjadi ganjalan tersendiri bagi bekas Gubernur DKI Jakarta ini untuk menduduki kursi petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, mengatakan berdasarkan Undang-undang BUMN, salah satu syarat menjadi bos BUMN adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Kendati Ahok bukan pengurus parpol, Redi mengatakan syarat tersebut muncul untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan.

"Kita tidak bisa memastikan ketika orang itu jadi, parpol tidak memiliki kepentingan karena beliau ini sebagai anggota yang punya afiliasi kuat dalam parpol. Potensi konflik kepentingan seperti terkandung dalam UU BUMN ini kan sangat besar peluangnya," ujar Redi di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Ahok, menurut Redi, sejak awal dibesarkan lewat partai politik. "Tidak bisa disamakan dengan anggota parpol yang kaleng-kaleng," kata dia. Sehingga, secara normatif orang yang dilarang menjadi komisaris dan direktur BUMN memang pengurus parpol. Tetapi, ia menekankan aturan itu ada untuk menjamin tidak adanya benturan kepentingan.

Apalagi, persoalan yang dihadapi ke depan, misalnya Ahok ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, kata Redi, adalah banyaknya oknum mafia migas. Ia mengatakan persoalan itu tidak bisa diselesaikan apabila petinggi BUMN memiliki konflik kepentingan. "Jadi orang dari parpol itu haram jadi pimpinan di BUMN."

Senada dengan Redi, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai Basuki Tjahaja Purnama tidak akan bisa membersihkan mafia industri minyak dan gas alias migas yang selama ini hinggap di tubuh Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Pasalnya, menurut Marwan, Ahok juga tidak bersih dari perkara hukum.

"Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena BUMN banyak mafia, kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakan sapu bersih. Kalau pakai sapu yang belepotan, ya jangan harap akan bersih," ujar Marwan.

Beberapa perkara yang sempat dikaitkan dengan Ahok, ujar Marwan, antara lain kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Ia mengatakan sudah ada lebih dari tiga alat bukti soal keterkaitan Ahok. Namun, kasus belum ditindaklanjuti. "Temuan BPK diabaikan, KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat, KPK kami minta untuk meninjau kembali kasus ini," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belum lagi pada pembangunan simpang susun Semanggi. Marwan mengatakan boleh saja Ahok membanggakan rampungnya proyek tersebut. Namun ia melihat aspek pembangunannya diduga tidak mengikuti prosedur. "Intinya adalah supaya ini fair jangan kita bicara hal objektif tapi dibilang politik justru kami bicara soal hukum dan keadilan."

Di samping itu, Marwan berharap pemerintah memilih petinggi perusahaan pelat merah secara konstitusional dan mengikuti Undang-undang BUMN. Bukan tanpa proses yang jelas. Ia mengatakan proses yang benar seharusnya ada sejumlah calon yang diajukan dan dites oleh tim penilai dari Kementerian BUMN.

Sebelumnya, dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.

Kabar Ahok akan menjadi komisaris utama Pertamina itu merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick Thohir. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan dirinya diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran itu.

Namun, Ahok mengaku tidak tahu soal jabatan untuknya. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok, Rabu, 13 November 2019.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Komisaris Independen PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.


Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

19 jam lalu

Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.


Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

19 jam lalu

Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

PT Pegadaian melantik pengurus organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yang tergabung dalam BUMN Muda Pegadaian.


Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah pemudik menunggu bus dalam acara Mudik Bareng PLN di Jakarta Selatan, 8 Juni 2018. Menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah, PLN menyediakan 100 bus gratis bagi 5.300 orang untuk mudik ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Fakhri Hermansyah
Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

Program mudik gratis PLN digelar sejak Sabtu, 16 Maret 2024.


Mudik Gratis Bareng Kimia Farma, Ini Cara Daftarnya

5 hari lalu

Ilustrasi mudik gratis lebaran.
Mudik Gratis Bareng Kimia Farma, Ini Cara Daftarnya

Kimia Farma mengadakan program mudik gratis lebaran 2024. Ini cara daftarnya.


Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

5 hari lalu

Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

Telkom tidak hanya fokus pada strategi reaktif untuk menurunkan krisis, namun juga proaktif dalam memastikan informasi diperoleh dengan cepat oleh masyarakat.


Lowongan Kerja PT Brantas Abipraya untuk Sarjana Teknik dan Ekonomi

6 hari lalu

Lowongan Kerja PT Brantas Abipraya untuk Sarjana Teknik dan Ekonomi

Lowongan kerja di PT Brantas Abipraya, BUMN bidang konstruksi, untuk sarjana teknik dan ekonomi.


Rekam Jejak Rony Hanityo, Pelaksana Tugas Dirut PT Taspen Pilihan Erick Thohir untuk Gantikan Antonius Kosasih

7 hari lalu

Plt. Dirut PT Taspen Rony Hanityo. ANTARA/HO PT Taspen
Rekam Jejak Rony Hanityo, Pelaksana Tugas Dirut PT Taspen Pilihan Erick Thohir untuk Gantikan Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Direktur Investasi Biaya PT Taspen Rony Hanityo Aprianto sebagai pelaksana tugas Dirut perusahaan tersebut.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

7 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

7 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.