Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian BUMN: Laporan BPK Soal Jiwasraya Bisa Bantu Kejaksaan

image-gnews
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan tengah mencari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan terhadap Jiwasraya. Hasil pemeriksaan ini diharapkan bisa membantu penelitian oleh Kejaksaan mengenai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Jiwasraya.

"Kami sedang mencari laporan BPK, katanya sudah ada ya soal Jiwasraya. Nah makanya laporan BPK ini diharapkan jadi acuan, untuk pegangan bagi Kejaksaan saat melakukan penelitian," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga, ditemui di Kementerian BUMN, Kamis 21 November 2019.

Arya mengatakan, dengan adanya laporan BPK diharapkan bisa menjadi acuan, bagi penelitian Kejaksaan, apakah ditemukan adanya kerugian negara maupun kerugian masyarakat. Dia mengatakan langkah ini, dilakukan karena Kementerian ingin mencari solusi terkait utang Jiwasraya.

Adapun berdasarkan catatan Tempo, pada awal 2019, mantan Menteri BUMN Rini Soemarmo sempat meminta BPK melakukan pemeriksaan terhadap Jiwasraya. Selain BPK, ada pula Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit swasta PricewaterhouseCoopers atau PwC yang juga diminta mengaudit Jiwasraya.

Sampai saat ini Asuransi Jiwasraya tengah menghadapi sejumlah potensi default atau gagal bayar akibat tunggakan dana klaim premi jatuh tempo. Selain itu, perusahaan asuransi jiwa pelat merah ini juga tengah menghadapi tekanan lingkuiditas akibat kasus ini.

Kasus gagal bayar itu pertama kali mencuat pada Oktober 2018. Saat itu perseroan mengumumkan penundaan kewajiban pembayaran kepada 711 pemegang polis jatuh tempo produk bancassurance JS Saving Plan dengan nilai mencapai Rp 802 miliar.

Arya melanjutkan, salah satu penyebab Asuransi Jiwasraya banyak dirundung masalah tunggakan karena adanya penempatan investasi yang tidak tepat. Dia menuturkan, investasi Jiwasraya banyak menggunakan saham-saham gorengan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau kami lihat dari saham-saham dari perusahaan yang diinvestasikan oleh Jiwasraya, itu memang saham gorengan. Para pemain saham tentu tahu saham itu saham gorengan, fundamentalnya itu digoreng pada saat-saat tertentu," ujar Arya yang juga mantan politisi Partai Perindo ini.

Karena itu, saat ini Kementerian telah meminta Kejaksaan untuk meneliti hal ini. Khususnya mengenai adanya dugaan kongkalikong terkait pemilihan investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya. Kondisi inilah, yang diduga membuat Asuransi Jiwasraya berpotensi kolapse.

Selain itu, kata Arya, persoalan Jiwasraya juga terjadi akibat produk yang dijual dianggap lebih tinggi gain-nya atau reveneu-nya dibandingkan produk lainnya. Sehingga harga produk tidak sesuai dengan harga keekonomian pasar.

Kendati demikian, hal ini tentu saja tak bisa serta merta dianggap melanggar. Sebab, pihak yang bertanggung jawab bisa berkelit, bahwa pembentukan dan penyusunan produk telah melalui persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan.

"Agak sulit diteliti karena produk ada banyak persetujuan masalahnya, jadi pasti mereka bisa berkelit produk ini sudah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan, kalau nggak layak pasti sudah tidak disetujui," ujar mantan politisi Partai Perindo ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

6 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

7 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

7 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

8 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

11 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.